AMBON — Persoalan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, hingga kini masih menghadapi kendala pendanaan. Pemerintah Provinsi Maluku dinilai perlu menemukan skema pembiayaan agar pembangunan yang telah direncanakan dapat kembali berjalan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Maluku, Julius Rutasouw, saat menerima aspirasi mahasiswa asal Pulau Ambalau bersama Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, dalam aksi unjuk rasa di ruang Komisi IV DPRD Maluku, Kamis (6/8/2026).
Dalam dialog tersebut, Julius menjelaskan bahwa pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk penanganan ruas jalan di Ambalau, sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, salah satu peluang untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui upaya pemerintah daerah mendapatkan sumber pembiayaan tambahan, termasuk rencana pinjaman melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Julius menyebut, apabila skema pembiayaan tersebut berhasil direalisasikan, pemerintah daerah memiliki peluang untuk kembali menjalankan sejumlah program pembangunan yang saat ini mengalami penundaan.
“Kalau langkah-langkah yang dijelaskan Pak Richard Rahakbauw terkait upaya pemerintah daerah untuk pinjaman ke Bank BPD dan sebagainya berhasil, maka mungkin ada solusi untuk mengondisikan pembangunan jalan tersebut,” kata Julius.
Ia menegaskan, persoalan keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada pembangunan jalan di Ambalau. Sejumlah program pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten dan kota di Maluku juga ikut terdampak.
“Bukan hanya jalan Ambalau saja, tetapi hampir seluruh kegiatan yang dianggarkan dalam APBD, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan prasarana lainnya, untuk sementara masih dipending,” ujarnya.
Julius memahami keresahan mahasiswa Ambalau yang mendesak adanya perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah segera memperoleh solusi terkait pembiayaan agar program pembangunan yang tertunda dapat kembali dilaksanakan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pendanaan menjadi salah satu kunci agar kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar, khususnya akses jalan, dapat segera mendapat kepastian.
DPRD Maluku, kata Julius, akan terus menerima dan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah. Ia berharap setiap kendala anggaran dapat segera diatasi sehingga pembangunan infrastruktur tidak berlarut-larut dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.Tasya.P
