AMBON, DEMOKRASIMALUKU.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mendorong penguatan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai dan Penuntut Umum dalam menangani perkara kepabeanan dan cukai. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan, memiliki dasar pembuktian yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam Workshop Penindakan dan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai yang berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Selasa (17/11/2026).
Resmen hadir mewakili Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H. Dalam kegiatan tersebut, ia membawakan materi bertajuk “Koordinasi PPNS dan Penuntut Umum dalam KUHAP Baru: Penerapan dalam Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai”.
Workshop yang dibuka Kepala Kanwil DJBC Maluku, Adhang Noegroho Adhi, tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi pegawai sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.
Dalam pemaparannya, Resmen menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa penguatan terhadap pola koordinasi antara PPNS dan Penuntut Umum.
Menurutnya, hubungan kedua institusi harus dibangun atas prinsip kesetaraan, saling melengkapi, dan mendukung dalam sistem peradilan pidana terpadu. Meski demikian, masing-masing tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai tugasnya.
Penyidik bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan penyidikan beserta hasilnya, sementara Penuntut Umum memiliki kewenangan meneliti kelengkapan berkas perkara dan melaksanakan penuntutan.
Ia menegaskan, keberhasilan penindakan di lapangan tidak cukup hanya dengan menemukan pelanggaran. Hasil penindakan harus dikembangkan melalui proses penyidikan yang mampu mengungkap secara jelas perbuatan, keterlibatan, serta pertanggungjawaban hukum setiap pihak yang terlibat.
“Karena itu, konstruksi perkara harus disusun secara utuh agar seluruh unsur tindak pidana dan alat bukti dapat dipertanggungjawabkan ketika diuji dalam persidangan,” jelasnya.
Resmen juga mengingatkan bahwa kewenangan penyidikan PPNS Bea Cukai tetap mengacu pada ketentuan undang-undang sektoral, yakni Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 63 Undang-Undang Cukai. Pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri sebagaimana diatur dalam KUHAP yang baru.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum harus dilakukan sejak awal proses penyidikan, bukan hanya setelah seluruh berkas perkara dinyatakan selesai.
Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), menurutnya, menjadi salah satu tahapan penting untuk membuka ruang komunikasi dan pembahasan perkara sejak dini. Melalui koordinasi tersebut, penyidik dan jaksa dapat memetakan unsur tindak pidana, kebutuhan alat bukti, serta bagian perkara yang masih memerlukan pendalaman.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses koordinasi. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) KUHAP memberikan ruang bagi penggunaan sarana teknologi informasi untuk mendukung komunikasi antara penyidik dan Penuntut Umum.
Resmen menilai fasilitas tersebut sangat relevan diterapkan di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan jarak geografis antardaerah cukup berjauhan.
Dengan dukungan teknologi, pembahasan perkembangan perkara dapat dilakukan lebih efektif tanpa harus selalu mempertemukan para pihak secara langsung. Namun, seluruh hasil koordinasi tetap harus dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban hukum.
Dalam aspek pembuktian, Resmen turut menekankan pentingnya ketelitian PPNS Bea Cukai dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran, baik tindak pidana cukai maupun penyelundupan kepabeanan.
Pengetahuan teknis mengenai status barang, dokumen perdagangan, manifes, hingga pergerakan barang harus diterjemahkan secara tepat ke dalam konstruksi hukum. Selain itu, keabsahan barang bukti dan bukti elektronik, termasuk autentikasi serta rantai penguasaannya, harus dijaga agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses pembuktian.
Ia juga menguraikan mekanisme penelitian berkas perkara, penyidikan tambahan, hingga penyelesaian perbedaan pendapat antara penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam KUHAP baru.
Menurutnya, setiap tahapan memiliki batas waktu dan mekanisme yang harus dipatuhi. Apabila masih terdapat perbedaan penilaian setelah penyidikan tambahan, dapat ditempuh mekanisme gelar perkara dengan melibatkan unsur penyidik, Penuntut Umum, pengawas masing-masing instansi, serta ahli untuk memperoleh penyelesaian yang objektif.
Selain itu, penanganan perkara kepabeanan dan cukai juga harus memperhatikan ketentuan khusus dalam undang-undang sektoral, terutama terkait mekanisme pembayaran kewajiban tertentu yang berorientasi pada penerimaan negara. Penerapannya tidak dapat disamakan dengan mekanisme penyelesaian kelengkapan berkas perkara pada umumnya.
Menutup materinya, Resmen menegaskan bahwa koordinasi yang dibangun sejak awal akan membantu menghasilkan penanganan perkara yang profesional, transparan, dan berkeadilan, sekaligus tetap menjamin perlindungan hak-hak pihak yang diperiksa.
“Keahlian teknis PPNS Bea Cukai akan semakin bermakna ketika sejak awal dihubungkan dengan kebutuhan pembuktian di persidangan. Sebaliknya, penelitian Penuntut Umum juga akan semakin tepat apabila memahami proses teknis serta kondisi nyata di lapangan,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Maluku, Triyanta Gala Parinding, Kepala Kantor Bea dan Cukai Ambon, Punjung Raras, Kepala Kantor Bea dan Cukai Tual, Wahyu Lafrias, serta para peserta bimbingan teknis dari lingkungan Kanwil DJBC Maluku.
Melalui workshop ini, Kejati Maluku dan Kanwil DJBC Maluku diharapkan semakin memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi dalam penerapan KUHAP baru, sehingga penanganan tindak pidana kepabeanan dan cukai di wilayah Maluku dapat berjalan lebih efektif, profesional, serta memberikan kepastian hukum.
Tasya


















