AMBON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan peningkatan dua ruas jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam perkara tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan sebesar Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Penetapan ketiga tersangka diumumkan dalam konferensi pers yang disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).
Ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Kasus ini bermula dari penganggaran dua paket pekerjaan jalan lapen pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD.
Paket pertama, pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, memiliki nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000. Sementara paket kedua, peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, memiliki nilai kontrak Rp4.009.385.000.
Proses tender kedua proyek tersebut dilaksanakan pada 12 September 2025. PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender untuk mengerjakan kedua paket pekerjaan tersebut.
Selanjutnya, pada 10 Oktober 2025, kontrak pekerjaan ditandatangani oleh PPK Isaskar Daukar bersama pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejari Maluku Barat Daya, hingga berakhirnya masa kontrak, kedua proyek tersebut diduga tidak dikerjakan sama sekali. Hal ini dibuktikan dengan capaian progres fisik pekerjaan yang tercatat sebesar nol persen.
Diduga Lalai Jalankan Tanggung Jawab
Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik menemukan adanya dugaan kelalaian dan perbuatan para tersangka dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing.
Tersangka ID selaku PPK diduga tidak menjalankan pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. Bahkan, yang bersangkutan disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan koordinasi dengan PPTK maupun pihak penyedia.
Selain itu, PPK juga diduga tidak mencairkan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 meskipun pekerjaan tidak menunjukkan perkembangan fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025. Penyidik juga menemukan bahwa tahapan penting, seperti teguran ketiga, Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, hingga addendum kontrak, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, tersangka OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan diduga tidak melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung di lapangan.
Keduanya juga diduga tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas serta tidak menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan kepada PPK, meskipun telah mengetahui bahwa proyek tersebut tidak menunjukkan progres fisik.
Kerugian Negara Capai Rp2,48 Miliar
Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli fisik yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk pekerjaan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, kedua proyek tersebut seharusnya telah mencapai progres fisik 100 persen pada Tahun Anggaran 2025.
Namun, kenyataannya kedua pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sehingga realisasi fisiknya hanya mencapai nol persen.
Hasil pemeriksaan kerugian negara melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026 juga mengungkap kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383.
Kerugian tersebut berkaitan dengan pencairan uang muka pekerjaan, sementara kedua proyek tidak dilaksanakan dan jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.
Atas dugaan perbuatan tersebut, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Selain itu, ketiganya juga disangkakan secara subsidair dengan Pasal 604 KUHP Nasional juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.
Tiga Tersangka Langsung Ditahan
Dalam mengungkap perkara ini, Tim Penyidik Kejari Maluku Barat Daya telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, ketiganya langsung menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejari Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel, terutama terhadap kasus yang berdampak langsung pada pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar pengelolaan anggaran negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
tasya
