Ambon, Demokrasi Maluku ; DPRD Provinsi Maluku berencana memanggil Stakeholders terkait guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan atau Penimbunan Sembilan Bahan Pokok ( Sembako) & Bahan Bakar Minyak (BBM), menjelang idul Fitri 1447 H /2026 Masehi, demikian keterangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Jhon Lewerissa kepada sejumlah wartawan di kantor gubernur Maluku, Jl.Sultan Hairun ,Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (04/03/2025) .
Menurutnya, “besok Kamis, (05/03/2025) akan memanggil pemerintah daerah dan sejumlah stakeholders, apa lagi di tengah isu konflik Iran -Israel-Amerika, yang berpotensi berdampak pada pasokan energi dan kebutuhan masyarakat.
“DPRD perlu memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi global untuk memainkan harga atau melakukan penimbunan dengan alasan terganggunya pasokan dari pemerintah pusat.
“Yang paling penting, jangan sampai ada yang memanfaatkan isu konflik Iran seolah-olah pasokan minyak ke Indonesia berkurang. Padahal kenyataannya mereka melakukan penimbunan,” tegas Lewerissa.
“Belakangan ini kita sudah melihat harga mulai naik. Jangan sampai ada yang menimbun dengan alasan tidak ada pasokan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Lewerissa juga meminta pemerintah daerah agar bersikap tegas dan segera melakukan operasi pasar apabila ditemukan indikasi kelangkaan maupun kenaikan harga yang tidak wajar.
“Kita tidak bisa tinggal diam. Pemerintah harus segera turun melakukan operasi pasar setelah rapat, jika memang diperlukan. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” tambahnya.
Ia menegaskan, apabila tidak ada persoalan distribusi maupun pasokan, maka situasi ekonomi daerah seharusnya tetap aman dan terkendali. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai sangat penting agar stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Maluku tetap terjaga di tengah dinamika global.
Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD akan menghadirkan pemerintah daerah serta instansi terkait, seperti Perum Bulog, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), Dinas Perhubungan, dan stakeholder lain yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat.(*)
