AMBON.Demokrasi Maluku ;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) 2025.
Namun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Maluku menekankan pentingnya evaluasi program Bergizi Gratis untuk memastikan ketepatan sasaran penggunaan anggaran.
Dalam rapat Badan Anggaran DPRD Maluku bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada hari Selasa, 30 September 2025, di gedung DPRD Provinsi Maluku.
Dalam kesempatan ini PKS menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp244 miliar atau 7,51 persen.
Selain itu, alokasi belanja modal juga berkurang drastis hingga mencapai Rp 59,2 miliar.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku dari Fraksi PKS, Noaf Rumau, pemangkasan tersebut berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur.
Oleh fraksi PKS berharap pemerintah daerah lebih transparan dan efektif dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Maluku.(DM5).
