AMBON, DEMOKRASIMALUKU.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) menetapkan seorang penyedia berinisial DT sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dua ruas jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025. Akibat pekerjaan yang tidak dilaksanakan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Penetapan tersangka disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (18/11/2026).
Dua proyek yang menjadi objek penyidikan yakni pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTR-PKP) Kabupaten Maluku Barat Daya.
Berdasarkan hasil penyidikan, kedua proyek tersebut dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day memiliki nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000, sedangkan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp4.009.385.000.
Proses tender kedua paket pekerjaan dilaksanakan pada 12 September 2025. PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender untuk mengerjakan kedua proyek tersebut.
Selanjutnya, pada 10 Oktober 2025, kontrak pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Isaskar Daukar, bersama pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, dalam pelaksanaannya, kedua proyek tersebut diduga tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Hingga masa kontrak berakhir, tidak ditemukan hasil pekerjaan fisik di lapangan. Progres pembangunan kedua ruas jalan itu tercatat masih 0 persen.
Dana Uang Muka Dicairkan, Pekerjaan Tak Berjalan
Dalam proses penyidikan, tim penyidik menemukan bahwa pihak penyedia telah menerima pencairan uang muka sebesar Rp2.483.685.383. Namun, dana tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.
Penyidik juga menemukan tidak adanya mobilisasi peralatan maupun aktivitas pekerjaan fisik pada kedua proyek tersebut hingga berakhirnya masa kontrak.
Temuan itu diperkuat melalui pemeriksaan ahli fisik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk proyek Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa kedua pekerjaan seharusnya telah mencapai progres fisik 100 persen pada Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi, kenyataannya tidak terdapat pekerjaan yang dilaksanakan sehingga progres fisik tetap 0 persen.
Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2.483.685.383.
Tersangka Langsung Ditahan Selama 20 Hari
Atas hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan, tim penyidik menetapkan DT selaku penyedia sebagai tersangka. Penetapan tersebut didasarkan pada sejumlah alat bukti, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen surat, serta barang bukti yang telah disita.
Tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 603 KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.
Sebagai dakwaan subsidair, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 604 KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan terkait lainnya.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, DT langsung menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak Rabu (18/11/2026), berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejari Maluku Barat Daya menegaskan akan terus menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah penegakan hukum ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dalam pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kejaksaan juga menegaskan komitmennya untuk menindak setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi, terutama perkara yang berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya.




















