AMBON — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Maluku menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan sektor pertanian. Asap yang dilaporkan mulai memasuki permukiman warga serta ancaman kerusakan kebun pala dan cengkeh mendorong perlunya penanganan cepat dan terkoordinasi dari pemerintah daerah.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Al-Hidayat Wajo, mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif dalam merespons kebakaran. Ia meminta jajaran terkait turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mempercepat langkah penanganan.
Menurut Al-Hidayat, karhutla tidak boleh dipandang sebatas persoalan teknis atau angka dalam laporan. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas sehari-hari akibat asap hingga ancaman terhadap lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga.
“Kebakaran hutan dan lahan ini bukan sekadar data statistik di atas kertas. Ini adalah ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat. Ketika asap mulai masuk ke kampung dan kebun pala serta cengkeh terancam terbakar, pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata,” tegas Al-Hidayat.
Ia menekankan, kecepatan pemerintah dalam mengambil langkah penanganan sangat menentukan upaya mengurangi dampak kebakaran. Karena itu, instansi terkait diminta segera melakukan pemantauan langsung, mengidentifikasi titik-titik kebakaran, serta memastikan langkah penanggulangan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Al-Hidayat juga mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan berpotensi memperluas dampak kebakaran. Selain mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat paparan asap, karhutla dapat menimbulkan kerugian ekonomi apabila lahan pertanian dan tanaman produktif milik warga mengalami kerusakan.
“Sudah saatnya pemerintah bergerak nyata, bukan hanya menggelar rapat dan menerima laporan. Jangan sampai penanganan terlambat, sementara masyarakat harus menanggung dampaknya. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah meluasnya kebakaran serta mengawasi langkah-langkah penanganan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas instansi diperlukan agar upaya pengendalian karhutla dapat berjalan efektif.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, mulai dari penanganan titik api hingga perlindungan warga dan lahan pertanian yang terancam. Dengan demikian, dampak kebakaran dapat ditekan dan aktivitas masyarakat tidak semakin terganggu.
Al-Hidayat menegaskan, penanganan karhutla harus berorientasi pada keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta keberlangsungan mata pencaharian petani di Maluku.
Tasya
