AMBON, 25 September 2026 — Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny, mendorong pengusaha daerah untuk berinvestasi memperluas jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan ke wilayah kepulauan yang belum terjangkau. Seruan ini disampaikan setelah rapat dengar pendapat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku serta Pertamina, Jumat (25/9/2026).
Dalam rapat terungkap, saat ini sudah ada 10 SPBU Nelayan yang beroperasi di berbagai daerah:
1 Tamilouw & Tulehu Maluku Tengah
2 Desa Waesela, Huamual Belakang Seram Bagian Barat
3 Desa Wali, Namrole Buru Selatan
4 Namlea, Wailihang Buru
5 Desa Walang Spanciby, Banda Maluku Tengah
6 Desa Durjela & Kel. Galai Dubu Kepulauan Aru
7 Saumlaki Utara, Tanimbar Selatan Kepulauan Tanimbar
8 Dullah Laut Kota Tual
Laipeny menegaskan peluang investasi sangat terbuka lebar, terutama di kepulauan yang penduduknya mayoritas nelayan namun belum memiliki fasilitas serupa.
“Kami melihat peluang usaha bagi pengusaha di daerah sangat terbuka, setelah mendapat penjelasan mekanisme pembangunan dari DKP Maluku dan Pertamina,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Komisi II bersama DKP Maluku akan mendesak Pemerintah Provinsi menaikkan kuota BBM bersubsidi khusus bagi nelayan. Langkah ini agar masalah ketersediaan dan harga terjangkau dapat teratasi secara menyeluruh.
Pengembangan SPBU Nelayan bukan sekadar soal bahan bakar, melainkan bagian dari konsep pembangunan kawasan kampung nelayan agar lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
“Semoga yang sudah ada berjalan optimal, dan yang belum terjangkau segera terlayani. Kelancaran BBM berarti kelancaran melaut, dan itu berarti kesejahteraan nelayan terjaga,” tandas Laipeny.
tasya
