MALUKU TENGAH, 16 Agustus 2026 — Upulatu (Raja) Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Derekh Bakarbessy, meminta agar program Koperasi Merah Putih benar-benar mampu memberdayakan masyarakat dan menggerakkan perekonomian lokal, bukan sekadar menjadi program seremonial pemerintah.
Menurut Derekh, keberadaan koperasi di tingkat negeri seharusnya diarahkan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ia menyampaikan hal tersebut saat menyoroti rencana pengembangan Koperasi Merah Putih yang kini didorong pemerintah di berbagai daerah, termasuk Negeri Waai.
Derekh mengaku masih menunggu kejelasan resmi mengenai sejumlah kebijakan terkait keanggotaan koperasi dan mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Merah Putih.
“Sejauh ini arahan tersebut belum disampaikan secara resmi dan tertulis kepada saya. Informasinya masih bersifat lisan yang beredar di media. Jadi akurasi dan dokumen resminya belum kami terima,” ujar Derekh.
Ia mengatakan, konsep koperasi yang ideal sebenarnya sudah dapat diterapkan dengan memanfaatkan potensi ekonomi masyarakat Waai. Koperasi dapat berperan menyerap hasil pertanian, perikanan dan produk UMKM warga untuk kemudian dipasarkan kembali dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Selain itu, koperasi juga dapat menyediakan kebutuhan pokok, layanan apotek serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Namun, Derekh mengingatkan pemerintah agar memikirkan keberlanjutan pengelolaan koperasi. Ia mempertanyakan masa tugas manajer maupun pengelola yang ditunjuk pemerintah yang disebut hanya sekitar enam bulan.
“Setelah enam bulan, ke mana mereka pergi? Bagaimana kelanjutan pengelolaannya? Ini yang membuat saya khawatir,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak cukup hanya dengan membentuk kepengurusan dan memberikan modal. Diperlukan pembinaan, pengawasan, transparansi serta peningkatan kapasitas pengurus secara berkelanjutan agar koperasi dapat bertahan dan berkembang.
Derekh juga menilai target pendanaan sekitar Rp50 juta per bulan cukup berat jika harus dipenuhi secara berkelanjutan. Kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang masih terbatas menjadi salah satu pertimbangan.
Ia menjelaskan, bantuan sosial yang diterima masyarakat pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan kesehatan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang realistis dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat di daerah.
Potensi Lokal Harus Diolah Masyarakat
Derekh menegaskan bahwa Negeri Waai maupun Maluku memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
Potensi tersebut antara lain sagu, hasil perkebunan, rempah-rempah, ikan, minyak cengkeh, minyak kayu putih hingga berbagai tanaman obat.
Namun, menurutnya, persoalan yang selama ini terjadi adalah masyarakat lebih banyak menjual hasil dalam bentuk bahan mentah. Sementara proses pengolahan menjadi produk bernilai tinggi justru dilakukan pihak dari luar daerah.
“Sagu, misalnya, merupakan makanan pokok kita dan memiliki kandungan gizi serta manfaat kesehatan yang luar biasa. Begitu juga minyak cengkeh, minyak kayu putih dan tanaman obat. Kalau masyarakat diberi pelatihan, modal dan akses pasar, semua itu bisa menjadi sumber kesejahteraan,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyaluran bantuan, tetapi menjadi wadah yang mampu menghubungkan masyarakat dengan modal, produksi, pengolahan hingga pemasaran.
Kebijakan Harus Sesuai Kondisi Daerah
Derekh yang telah hampir enam tahun memimpin Negeri Waai juga menyoroti pentingnya pemerintah pusat mempertimbangkan karakteristik daerah dalam menerapkan berbagai program.
Menurutnya, Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki kondisi geografis, sosial dan budaya yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.
“Pemerintah boleh membantu membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum karena itu memang sangat kami butuhkan. Tetapi untuk program yang langsung menyentuh masyarakat, harus disesuaikan dengan kondisi lokal,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah memberikan ruang kepada pemerintah negeri dan masyarakat untuk mengembangkan program berdasarkan potensi masing-masing daerah.
Pendidikan Dinilai Investasi Jangka Panjang
Selain koperasi, Derekh turut memberikan pandangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pemerintah juga perlu memperkuat sektor pendidikan.
Menurutnya, pendidikan gratis bagi anak-anak hingga jenjang perguruan tinggi dapat menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Anak yang cerdas dan berpendidikan tinggi akan mampu mengangkat derajat keluarganya dan membangun negerinya sendiri di masa depan. Itu investasi jangka panjang yang jauh lebih berdampak,” ucapnya.
Derekh juga mengingatkan pentingnya mengimplementasikan semangat Pasal 33 UUD 1945, khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia berharap masyarakat di daerah tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu menjadi pelaku utama dalam mengelola potensi ekonomi yang tersedia di wilayahnya.
Kepada generasi muda, Derekh berpesan agar tidak membangun ketergantungan terhadap bantuan. Menurutnya, semangat kerja keras, kemandirian dan keberanian memperjuangkan kehidupan yang lebih baik harus terus ditanamkan.
Ia juga mengenang perjuangannya bersama almarhumah istrinya dalam membesarkan 10 anak dengan berjualan roti keliling dari pagi hingga malam.
“Indonesia ini sebenarnya negara yang sangat kaya raya. Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat bekerja sama memastikan kekayaan itu benar-benar kembali untuk menyejahterakan seluruh rakyat, termasuk masyarakat di negeri-negeri kecil seperti Waai,” pungkasnya.(Tasya.P)
