Ambon, Demokrasi Maluku ; Pemerintah Pusat saat ini menunda pengangkatan ASN dan PPPK (P3K) karena itu sebagai pemerintah daerah masih menunggu arahan pemerintah i pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), demikian Walikota Ambon Bodewin Wattimena disela-sela kegiatan Walikota dan Wakil walikota Ambon jumpa Rakyat ( Wajar), Jumat ( 14/03/25).
Soal perlakuan aparatur sipil negara ( ASN) itu adalah kebijakan dari Pemerintah pusat yang wajib di ikuti oleh Pemerintah Daerah,oleh karena itu, semua ada ada pada kemenpan RB, ada pada BKN kami yang di daerah hanya mengikuti apa yang di atur oleh Pemerintah pusat, ujar dia
“Kalau keputusan di tunda, kita di daerah harus mengikutinya karena alokasi anggaran untuk pengangkatan ASN berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), kalau Pemerintah Kota Ambon melanggar itu dan keluar dari kebijakan itu konsekuensinya akan kita tanggung”.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ambon untuk sementara menunggu arahan dari Pemerintah pusat, ”ujar walikota menutup pembicaraannya (D-02)
