Ambon Demokrasi Maluku: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Rabu (22/04/2021) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tahun 2022, berlangsung di Swissbel Hotel Jl. Kapitan Ukupaha Kota Ambon Provinsi Maluku.
Musrembang Prov Maluku di hadiri, Sekda Maluku Kasrul Selang, sekaligus memberi sambutan mewakili Gubernur Maluku.
Hadir pula Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa, Bupati KKT Petrus Fatlalon, Bupati Kep Aru Johan Gonga, Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun, Bupati Seram Bagian Barat Moh Yasin Payapo, Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury, Kepala Bappeda SBT , Kepala Bappeda Kota Tual, Kepala Bappeda Kabupaten Aru menyampaikan pemaparan potensi wilayah kelurahan dan permasalahan serta program-program prioritas.
Kegiatan bertema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Kualitas SDM” ini, dibuka Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang waktu pemukulan Tifa, didampingi Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa dan Ketua DPRD.
Sekda menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku tahun ini, bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, serta melakukan klarifikasi program dan kegiatan kegiatan kabupaten / kota.
Terkait dengan itu, saya mengharapkan agar perencanaan pada tahun 2022 tetap konsisten mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024, serta hasil kesepakatan pada forum OPD tingkat provinsi dan Musrenbang kabupaten / kota, ”kata Sekda.
Menurut Sekda, perencanaan tahun 2022 ini, juga mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 sehingga tema dan substansi dari RKPD tahun 2022 adalah “Percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan serta peningkatan kualitas SDM”. Atas dasar ini, Sekda berharap
penyusunan program dan kegiatan yang berfokus pada upaya pemulihan kesehatan sosial, ekonomi serta peningkatan kualitas SDM.
“Pandemi Covid-19 berdampak luas antara pertumbuhan lain ekonomi Maluku tumbuh negatif 0,92 persen, lebih tinggi dari nasional yang mencapai 2.07 persen. Kondisi ini berdampak pada beberapa indikator pembangunan, peningkatan kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Meskipun demikian, kata Sekda, inflasi cukup terkendali dan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan. Dia kembali berharap, Bupati / Walikota saling bersinergi antar kabupaten / kota maupun dengan provinsi dalam penanganan pandemi. Juga cakupan Covid-19 bagi kelompok penerima vaksinasi, terutama lansia dapat ditingkatkan dan tetap protokol kesehatan dalam menerapkan beraktivitas sesuai anjuran pemerintah. (H-02).
