AMBON- Demokrasi Maluku Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Rizal Suhaili melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Penandatangan yang berlangsung di Aula lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Rabu (2/12/2020) dalam rangka pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta sebagai wujud sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Penanandatanganan kesepakatan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian didampingi Kepala BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh, secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, langsung dari Aula Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri .
Kita semua telah menyaksikan penandatanganan MOU antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP sebagai tindak lanjut kesepakatan kerjasama antara BPKP dengan Kemendagri, sebagai upaya meningkatkan pengawasan intern di daerah, “kata Kepala BPKP Yusuf Ateh.
Dikatakan, perjanjian kerjasama antara Kemendagri dan BPKP serta Pemda dan Perwakilan BPKP merupakan kolaborasi strategis pengawasan intern untuk pengawasan yang lebih optimal.
“Implementasinya perlu dioptimalkan, sehingga pengawasan intern di daerah dapat dimaksimalkan jangkauan dan efektivitasnya serta dapat diekskalasi secara nasional,” katanya.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Undertanding (MOU) yang telah dibuat pada 3 September lalu antara Kemendagri dan BPKP.
Menurut Mendagri, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah menjadi penting dalam rangka mengawal untuk melakukan pengawasan dan pendampingan pemerintahan di daerah, karena tidak semua pemerintah di daerah memiliki kapabilitas yang cukup dalam sisi perencanaan program dan anggaran.
Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo menginginkan, dimana setiap rupiah bermanfaat bagi rakyat. Dalam artian semua program yang ada, bukan hanya dilaksanakan tapi dapat dirasakan masyarakat.
“Dalam konteks ini, peran BPKP sangat penting berkaitan dengan pengawasan perihal.
Tapi, kita juga mengharapkan dilakukan pendampingan,” ujar Mendagri.
Usai pernyataan nota kesepakatan dan mendengarkan arahan Kemendagri RI, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, pendampingan terhadap Pemda, merupakan bentuk pengawasan BPKP di setiap kinerja pemerintah daerah, salah satunya di bidang ekonomi.
“Ini juga upaya menguatkan sinergitas dalam rangka mengawal pembangunan dan akuntabilitas keuangan daerah di Provinisi Maluku,” tandas Gubernur.
Sebagaimana diketahui, kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP seluruh provinsi di Indonesia ini, dihadiri Sekretaris Daerah Kasrul Selang, Asisten I Tata Pemerintahan Setda Franky Papilaya dan Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa, Asisten II Kesejahteraan Sosial dan Admin Umum Setda Muhammad Ali Masuku . (humasmaluku).
