AMBON, DEMOKRASIMALUKU.COM – Pemerintah Kota Ambon bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat upaya mitigasi bencana melalui kegiatan Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan faktor penting dalam mengurangi risiko bencana, terutama di wilayah pesisir yang memiliki potensi terdampak tsunami. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada pembukaan kegiatan Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026.
Menurut Bodewin, Kota Ambon merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.
Sejarah mencatat, Ambon pernah mengalami gempa bumi besar pada 1674 yang disertai tsunami dengan ketinggian air mencapai sekitar 10 meter. Selain itu, gempa bumi pada 1950 juga memicu tsunami di wilayah Galala dan Hative Kecil serta menimbulkan korban jiwa.
Ancaman kegempaan kembali dirasakan masyarakat pada 2019. Saat itu, tercatat 3.089 kali guncangan gempa di Kota Ambon dari total lebih dari 5.000 kejadian gempa di Provinsi Maluku. Salah satu gempa terbesar berkekuatan magnitudo 6,8 yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan.
“Artinya, ancaman gempa bumi dan tsunami selalu ada dan tidak pernah hilang dari kita. Bencana memang tidak dapat dihindari, tetapi risiko dan jumlah korban jiwa masih bisa ditekan dengan kesiapan yang baik,” tegas Bodewin.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana sebagai salah satu landasan dalam membangun kesiapsiagaan dan melaksanakan upaya mitigasi secara terpadu.
Sejumlah langkah juga telah dilakukan bersama BMKG dan berbagai pihak, di antaranya pembangunan program Tsunami Ready di Desa Galala dan Hative Kecil, pelaksanaan sekolah lapangan bagi nelayan, pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi di berbagai wilayah, serta penyelenggaraan simulasi kebencanaan.
Menurutnya, pengalaman gempa bumi pada 2019 turut membentuk kesadaran masyarakat untuk segera menyelamatkan diri menuju wilayah yang lebih tinggi ketika terdapat indikasi ancaman tsunami.
Bodewin mengatakan, kegiatan Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di tiga lokasi, yakni Kelurahan Tihu, Negeri Rumah Tiga, dan Desa Pakebalik.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya memahami karakteristik bencana, mengenali jalur evakuasi, serta mengetahui langkah penyelamatan diri ketika gempa bumi dan tsunami terjadi.
Wali Kota juga menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kemampuan mengurangi kerusakan bangunan, tetapi terutama dari kemampuan menyelamatkan nyawa manusia.
“Tujuan utama kita bukan menghilangkan kerusakan bangunan yang mungkin terjadi, tetapi menghindari adanya korban jiwa,” ujarnya.
Bodewin turut menyampaikan apresiasi kepada Widya Pratiwi, anggota Komisi V DPR RI, beserta seluruh jajaran BMKG dari tingkat pusat hingga daerah yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa Kota Ambon memiliki 50 wilayah pemerintahan lokal, terdiri atas 20 kelurahan, delapan desa, dan 22 negeri. Seluruh wilayah tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Widya Pratiwi, S.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Tsunami memiliki arti penting bagi masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon yang berada di kawasan dengan aktivitas tektonik tinggi.
Widya menyampaikan apresiasi kepada BMKG, Pemerintah Kota Ambon, Stasiun Geofisika Ambon, panitia, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurutnya, Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana geologi yang tinggi karena berada di kawasan pertemuan sejumlah lempeng tektonik dunia. Kondisi tersebut menyebabkan ancaman gempa bumi dan tsunami harus diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Ia menilai sekolah lapangan tidak sekadar menjadi kegiatan pelatihan, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengenali risiko dan menentukan tindakan yang tepat sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi.
“Keberhasilan mitigasi bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh satu lembaga. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, dan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Widya menambahkan, sebagai anggota Komisi V DPR RI, dirinya memandang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional maupun daerah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang aman perlu diimbangi dengan penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana, serta edukasi publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang disampaikan BMKG. Informasi tersebut akan memberikan manfaat maksimal apabila dipahami dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Karena itu, Widya berharap edukasi kebencanaan tidak berhenti pada kegiatan sekolah lapangan, tetapi terus dikembangkan melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.
Widya mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dari ancaman gempa bumi dan tsunami.
Menurutnya, pengetahuan, perencanaan, kesiapsiagaan, serta koordinasi yang kuat menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.
“Dengan masyarakat yang teredukasi, pemerintah yang responsif, dan koordinasi antarlembaga yang kuat, kita dapat mewujudkan Kota Ambon dan Provinsi Maluku yang lebih tangguh menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami,” tandasnya.
Melalui kegiatan Sekolah Lapangan Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026, pemerintah daerah dan BMKG diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana sekaligus membangun budaya sadar keselamatan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui potensi ancaman di wilayahnya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan penyelamatan secara mandiri dan tepat ketika bencana terjadi.
tasya
