Ambon, Demokrasi Maluku ; Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi mengganggu produksi serta distribusi pangan di wilayah kepulauan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengatakan, dampak kekeringan akibat El Nino dan potensi kabut asap dari karhutla perlu diantisipasi sejak dini agar tidak memicu kelangkaan bahan pangan maupun kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Menurutnya, El Nino dapat mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian, termasuk komoditas pangan pokok, cabai, sayuran, serta ketersediaan pakan ternak. Sementara itu, karhutla berpotensi merusak lahan pertanian dan mengganggu kelancaran transportasi laut maupun udara yang menjadi jalur utama distribusi pangan antarpulau di Maluku.
“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujar Inawati.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari memperkuat cadangan pangan daerah, mengamankan distribusi antarpulau, hingga mengendalikan harga bahan pokok.
Penguatan cadangan pangan dilakukan dengan memastikan ketersediaan beras dan komoditas pokok lainnya serta kesiapan penyalurannya ke wilayah yang membutuhkan. Pemprov Maluku juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, dan instansi terkait guna menjaga kelancaran distribusi serta mengantisipasi kemungkinan hambatan pengiriman.
Selain itu, pemantauan harga komoditas strategis akan terus dilakukan. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Pemprov Maluku turut mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung. Pemanfaatan pangan lokal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat.
Di sisi lain, koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, Dinas Kehutanan dan Dinas Kesehatan juga diperlukan untuk meningkatkan pemantauan titik panas (hotspot), kualitas udara, serta dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat.
Saat ini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sementara berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dalam hal fasilitasi distribusi Pangan/FDP tertuma untuk komoditi cabai yang saat mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan kelangkaan akibat musim panas yang berkepanjangan, dan untuk mengatasinya kelangkaan tersebut komoditi cabai akan didatangkan dari luar daerah.
“ Jadi saat ini, kami sementara melakukan kolaborasi dengan Perwakilan bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan/FDP terutama untuk komoditi cabai, karena cabai lokal yang semakin berkurang didaerah sentra seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, maka komoditi ini akan didatangkn dari luar daerah”, jelasnya.
Inawati mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan pangan, memanfaatkan sumber pangan lokal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.
Melalui langkah antisipatif tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap ketahanan pangan daerah tetap terjaga, distribusi bahan pokok berjalan lancar, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di tengah ancaman perubahan kondisi iklim. (Diskominfo Promal)
