AMBON, 12 Agustus 2026 — Perekonomian Provinsi Maluku mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,31 persen (yoy) pada Triwulan II 2026, angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen pada periode yang sama. Capaian ini disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Haramain Billady, dalam pertemuan Bahas Kondisi Ekonomi dan Keuangan (Bastori) Triwulan II 2026 di Ambon, Rabu (12/8/2026).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku pada kuartal kedua ini mencapai Rp34,84 triliun, memberikan kontribusi sekitar 0,27 persen terhadap PDB nasional. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi 23,64 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan (20,77 persen) dan Perdagangan (14,55 persen).
Dari sisi pertumbuhan, sektor Perdagangan tumbuh 6,95 persen, Administrasi Pemerintahan 5,76 persen, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5,11 persen. Sektor lain mencatat pertumbuhan tinggi: Pengadaan Listrik dan Gas 16,70 persen, Akomodasi serta Makanan dan Minuman 15,92 persen, dan Industri Pengolahan 10,67 persen.
Di tengah pertumbuhan yang positif, tekanan inflasi tetap menjadi perhatian. Hingga Juni 2026, inflasi tahunan Maluku tercatat 3,80 persen, lebih tinggi dibanding inflasi nasional 3,34 persen.
Kinerja perbankan Maluku juga menunjukkan tren positif. Penyaluran kredit perbankan mencapai Rp20,79 triliun, tumbuh 5,84 persen (yoy), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp17,29 triliun dan total aset perbankan Rp35,16 triliun. Namun, rasio kredit bermasalah (NPL) masih berada di 4,28 persen dan Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat 120,25 persen.
Haramain Billady menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terus diikuti dengan perluasan akses keuangan hingga ke daerah terpencil, peningkatan literasi keuangan, serta perlindungan masyarakat dari praktik keuangan ilegal. “Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka, tetapi harus dirasakan manfaatnya secara luas bagi seluruh masyarakat Maluku,” ujarnya.
