AMBON – DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya mengawal perjuangan Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperoleh hak Participating Interest (PI) sebesar 10 persen pada pengelolaan Blok Masela. Selain itu, DPRD juga mendorong agar masyarakat Maluku mendapat peran nyata dalam industri migas melalui penguatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik A. Afifudin, mengatakan proses pengurusan PI 10 persen masih terus berjalan. Namun, saat ini terdapat sejumlah tahapan administrasi yang masih perlu diselesaikan, termasuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten, terutama daerah penghasil.
“PI 10 persen merupakan hak yang harus diperoleh Maluku. Saat ini prosesnya masih berlangsung, tetapi ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan dikomunikasikan bersama pemerintah kabupaten penghasil agar tahapan administrasinya dapat segera diselesaikan,” ujar Rovik kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, perjuangan memperoleh PI 10 persen tidak boleh berhenti pada aspek kepemilikan saham semata. Pemerintah daerah juga harus memastikan masyarakat Maluku memperoleh manfaat langsung melalui keterlibatan dalam berbagai sektor pendukung proyek strategis nasional tersebut.
Rovik menjelaskan, DPRD bersama pemerintah daerah telah membahas penguatan local content atau konten lokal dengan pihak pelaksana proyek. Langkah itu dilakukan agar peluang usaha dan kesempatan kerja dapat dinikmati oleh masyarakat Maluku.
“Kami ingin masyarakat Maluku tidak hanya memperoleh manfaat dari PI 10 persen, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan konten lokal sehingga proyek ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pengusaha maupun sumber daya manusia (SDM) lokal belum siap bersaing dalam proyek berskala besar seperti Blok Masela. Menurutnya, kondisi tersebut justru harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan kerja sama dengan perusahaan migas.
“Kalau memang masih dianggap belum siap, maka yang harus dilakukan adalah mempersiapkan mereka. Pemerintah harus membangun kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan, pendidikan, dan kolaborasi dengan perusahaan agar mampu memenuhi kebutuhan industri migas,” tegasnya.
Rovik optimistis pengembangan Blok Masela akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Maluku. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mulai menyiapkan tenaga kerja lokal sejak dini agar dapat mengisi berbagai peluang yang akan terbuka ketika proyek memasuki tahap operasional.
“Dengan persiapan yang matang, manfaat pembangunan Blok Masela tidak hanya dirasakan melalui penerimaan daerah, tetapi juga lewat terbukanya lapangan kerja dan berkembangnya usaha masyarakat lokal,” pungkasnya.TIM
