lJakarta,Demokrasi Maluku ; Maluku sering merasa terabaikan bahkan merasa terkucilkan terkhusus dalam penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) karena sangat minim Anak Maluku dalam tanda “kutip” diterima menjadi taruna Akpol.
Menjawab pertanyaan wartawan Komjen Martinus Hukom mengatakan, “yang pertama difefenisokan. dulu terkait kategori anak Maluku. ” Jadi menurut Putra kelahiran Nusalaut , Yang disebut anak Maluku adalah putra-putri asli Maluku berdasarkan garis keturunan leluhur dan yang kedua adalah putra-putri Maluku yang bukan leluhurnya berasal dari Maluku namun sudah lahir dan besar Maluku. Itu dulu didudukkan.
Kita jangan mendikotomi terkait kesukuan, misalnnya anak Makasar yang sudah lahir dan besar di Maluku, anak Jawa yang bertransmigrasi dan sudah mengerjakan sagu sejak turun temurun dan dijual ke kita anak yang leluhurnya benar-benar orang Maluku. ” Yang kedua ini justru ke Malukuamnya lebih kuat dari kita”.
Terkait dengan perekrutan, ini ada juga anak-anak pejabat yang dikirim ke Maluku ataupun ortunya bertugas di Maluku , dan dia dibawah dibuatlah KTP Maluku .
*Karena itu mestinya dibuat aturan yang jelas dan ketat, diwaktu kemarin Khan dua tahu minimal berdomisili di Maluku, pejabat itu Khan rata-rata bertugas dua tahun. Terkadang ini yang menjadi konflik.Fenomena ini juga harus dibicarakan dengan pemerintah
Saya tidak mengatakan hal ini tidak bisa tapi didiskusikan, diskusi antara Pemda dengan Polda Maluku, DPRD , buat aturan yang lebih ketat oleh Pemda supaya kepentingan anak Maluku dalam dua prespektif tadi yang saya sebut diawal itu bisa terakomodir dengan baik dan juga kesenjangan-kesenjangan dapat diminimalisir.
Yang berikut pasing great , pemerintah juga bisa melihat ini, bagaimana pasing great anak2 lulusan Maluku dan lulusan luar, Khan dalam berbagai hal termasuk mutu beda lulusan Maluku dengan Jawa karena itu pemerintah mesti melihat ini secara utuh, tidak parsial, karena asihbyerjafi kesenjangan. Lagi-lagi Beta (saya mau bilang) banyaknhal yang harus dilihat, Batak hal yang harus dibuat , tidak bisa kita bicara dalam satu prespektif atau dari satu sudut pandang saja. Pemerintah daerah kita harus berpikir kompleks, demikian Martinus menutup pembicaraanya. (Ritta.E.Lekatompessy,SP)
