Ketua Komisi II Akui Bank Maluku-Maluku Sehat
Ambon, Demokrasi Maluku ;
Ketua Komisi II DPR RI periode 2024–2029 Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem mengemukakan, komisi II Bakal perjuangkan ,dalam tanda kutip pengecualian terkait Rasio Kecukupan Modal bagi Bank-Bank Daerah, termasuk Bank Maluku -Malut, demikian keterangan Ketua Komisi II DPR-RI usai melakukan pertemuan dengan jajaran Direksi PT. Bank Maluku-Malut di Kantor Pusat PT Bank Maluku-Malut , Jl.Raya Pattimura, Kecamatan Sirimau- Kota Ambon – Provinsi MalukuKamis (17/04/2026).
Menurutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini, sementara mengajukan draft peraturan OJK terkait Rasio kecukupan modal untuk bank-bank daerah sebesar minimal enam (6) triliun . Dengan pengajuan ini, kemungkinan perbankan-perbankan di daerah bisa mengalami krisis.
Lebih jauh dijelaskan, hanya ada dua kategori bank : yakni bank umum dan bank perkreditan .”Kalau bank daerah tak bisa memenuhi rasio kecukupan modal, maka akan mengalami penurunan status menjadi bank perkreditan, kata Karsayuda.
“Karena itu Komisi II mendatangi Bank Maluku-Malut, ingin mendengar bahkan melihat langsung seperti apa situasi dan keadaan PT. Bank Maluku-Malut.
Saat ini, ujar dia.
Selanjutnya dikatakan, dengan modal minimal tiga (3) triliun saja, provinsi/kabupaten/kota di Maluku & Maluku Utara , berjuang keras menyisihkan APBD untuk mencukupinya, apalagi dengan kondisi saat ini, Transfer ke Daerah (TKD) dikurangi, membuat situasi keuangan di daerah semakin sulit.
” Memang ada mekanisme kelompok usaha perbankan , Bank Maluku-Malut bisa dibantu, kalau tidak salah Bank Maluku-Malut dibantu oleh Bank DKI , kalau nanti ditambah lagi dan bila disetujui oleh Bank DKI ,itu bagus, tapi itu akan menggerus prosentase kepemilikan saham yang dimiliki daerah ini,sementara bank ini adalah bank daerah, beroperasi didaerah , nasabahnya, nasabah daerah” .
Ketua Komisi II
menyarankan, Bank Maluku-Malut tidak saja berorientasi pada peningkatan laba semata, tapi juga harus mampu berorientasi pada kepentingan rakyat . Product-product perbankannya harus benar-benar dirasakan oleh rakyat .
“Tadi kami sampaikan , para pemegang sahamnya adalah gubernur/ bupati/walikota . Bagi para politisi melayani rakyat itu penting. Melayani satu orang pengusaha dengan satu orang pedagang papeda di pasar sama nilainya yaitu satu (1) suara, karena itu semakin banyak pedagang kecil yang dilayani, kita proteksi melalui layanan perbankan, itu semakin bagus, “ujar dia pula.
Ketua Komisi II Akui
Diawal wawancaranya Ketua Komisi II mengakui , PT.Bank Maluku-Malut adalah salah satu BUMD yang dimiliki oleh dua Provinsi yakni Maluku dan Maluku Utara, memiliki performace yang cukup baik .Seluruh indikatornya perbankannya baik ,sehat ,walaupun size (ukurannya) tidak besar baik dalam hal aset maupun dalam hal laba. “Kenapa karena kedua provinsi ini juga APBD nya tidak terlalu besar , sehingga kemudian, tentunya sangat terbatas kemampuannya untuk menambahkan modal,” demikian Karsayuda K(Ritta.E.Lekatompessy)
