Ambon, Demokrasi Maluku ; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku melakukan gerakan cepat dalam rangka mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku.
Terkait hal itu beberapa waktu lalu Bapenda Provinsi Maluku melakukan rapat koordinasi internal Bapenda, maupun instansi terkait, guna membicarakan dasar hukum terkait hal dimaksud, terkhusus sumber-sumber PAD baru yang bakal di garap oleh Bapenda Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2026 .
Tak sampai disitu Bapenda Maluku saat ini sementara melakukan gerak cepat dengan mendatangi beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Maluku.
Pada Senin (30/03/2026) Bapenda Maluku yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Dr.Djalaludin Salampessy, S.Pi.SH.M.Si melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) .
Di Kabupaten yang bertajuk Saka Mese Nusa tersebut Kepala Bapenda dan Staf diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBB Alfian Tuasun, SP, M.Si.
Kepada media ini Senin (30/04/2026) Kepala Bapenda Provinsi Maluku Via Hand Cellularnya mengemukakan, ” Kami melakukan kunjungan ke Pemkab S BB guna membicarakan beberapa hal terkait dengan beberapa objek pajak yang mesti mendapat perhatian serius Pemkab SBB guna peningkatan PAD baik untuk Pemkab SBB maupun Pemprov Maluku, Demikian Din (Panggilan akrab Kepala Bapenda Maluku).
Menurutnya, topik yang diperbincangkan antara lain : pajak kendaraan diatas air, pajak alat berat, option Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB ), swiping bersama option Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) &
pajak air permukaan yang diginakan oleh perusahan yang beroperasi di wilayah Kabupaten SBB .
Selanjutnya Salampessy katakan, “total sharing dana option pajak provinsi ke kabupaten SBB sebesar 2.327 Miliar pada tahun 2025”.
Karena itu Salampessy meminta dukungan penuh dan partisipasi Pemkab SBB guna mendukung hal-hal yang diperbincangkan, sehingga target PAD dapat terpenuhi, pintanya.
Ditambahkannya, “apabila target PAD dapat terpenuhi berarti secara bersama sama telah mengurangi ketergantungan Maluku kepada pemerintah pusat dan tentunya menuju kemandirian daerah di tahun- tahun yang akan datang , demikian Salampessy mengakhiri pembicaraannya. (Ritta .E. Lekatompessy ).
