Jakarta , Demokrasi Maluku ; Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, SH.LLM dalam lawatan selama dua hari di Jakarta Kamis-Jumat (03/6/-04/06-2025) berhasil melakukan berbagai terobosan pada beberapa bidang baik perikanan, Perumahan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dihari kedua lawatannya Hendrik Lewerissa didampingi Kepala Bappeda Maluku Anthon Lailossa, ST.M.Tech, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Litta Soulissa, MT , Kaban Penghubung Provinsi Maluku Saiful Indra Patta, S.STP, M.Si. dan Woody Timusella. Gubernur menyambangi TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat ) di Kantor TAPERA, Lantai Delapan Menara Mandiri Tower Jakarta Pusat, bertemu dengan Menteri KKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), Heru Pudyo Nugroho.
Dalam pertemuan tersebut Lewerissa menyampaikan pentingnya kebutuhan rumah bagi rakyat Maluku yang penduduknya berjumlah 1,9 juta jiwa, dimana banyak yang belum memiliki rumah karena itu gubernur meminta untuk Maluku dibantu guna memenuhi kebutuhan perumahan.
Dari pertemuan tersebut TAPERA menjatahi Maluku dengan 2 000 rumah bersubsidi dengan bunga rendah dan cicilan terjangkau juga Maluku mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang besaran tahun ini Rp 20 juta per KK juga penataan kawasan kumuh, , demikian wawancara jurnalis media ini dengan gubernur Maluku usai pertemuan tersebut.
Lebih lanjut Gubernur Menjelaskan, BP TAPERA dipercaya untuk melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan dengan alokasi dana sebesar Rp 130 triliun pada tahun 2025 untuk seluruh Indonesia.
“Karena itu, kami Pemprov Maluku datang ke Kementerian PKP untuk meminta fasilitas rumah bersubsidi, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta
Dalam implementasinya nanti, urai Gubernur HL, Pemprov Maluku akan menggunakan rujukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.
Data ini akan menjadi acuan utama untuk mengidentifikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi sasaran dari program bantuan tersebut.
“Data itu terintegrasi dengan 11 Kabupaten/Kota. Kita akan pakai DTSEN sebagai rujukan untuk penerima bantuan perumahan itu,” jelasnya
Srlain itu ada bantuan penataan kawasan kumuh, ujarnya pula.
“Kami bersyukur lewat komunikasi yang pemerintah provinsi bangun dengan Kementerian PKP dan BP TAPERA, diharapkan program-program kementerian dapat diperoleh masyarakat Maluku,” kata dia.
Dalam realisasinya, Pemprov Maluku akan bekerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di Maluku.
“Sekarang tinggal kita menjemput bola, menyiapkan data-data yang lengkap supaya bisa melaksanakan program itu dengan baik di Maluku. Harapan kami sebagai pemerintah, lewat program ini, masalah kebutuhan rumah di Maluku perlahan-lahan dapat teratasi,” ujar dia pula. (D-02)
