Ambon, Demokrasi Maluku ; Belasan massa yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Senin (26/05/2025).
LSM yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih Provinsi .Maluku mendesak proyek pembengunan jalan dan jembatan milik BPIN Matuku yeng berlokasi di Kabupaten Buru yakni, Mako,Moden Mohe gade tahun 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar 47 964 465.000 yang di kerjakan oleh PT TARAWESI ARTAMEGA. Ujar Koordinator demo M Alwi Rumadan.
Selain itu ada juga pekerjaan jalan dan Jembatan di WAITEBA,WAI RAHWAI dan WAITER yang kerjakan oleh PT WIMALA NUSANTARA JAYA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.50 673 179.000 dengan volume pekerjaan yeng terlampir pada data yang ada pada kami dan duga bahwa pekerjaan tersebut mestinya selesai pada bulan juni 2024 berdasarkan masa kontrak yeitu Empat Ratus Lima Puluh Hari kelender atau terhitung 15 bulan waktu pekerjaen.
Namun berdasrkan hasil investigasi lapangan yeng kami lakukan pekerjaan tersebut di duga tidak seiesai .sementara pekerjaan tersebut telah menghabikan Anggran Negara hampir kurang lebih 100 Miliyar Rupiah.
Apalagi dalam pekerjan tersebut kami menduga pihak BPJMaluku dan perusahaan tidak transparan dalam proyek tersebut di karenakan di duga pihak perusahan sengaja tidak mencantumkan Niall Anggaran pada papan proyek dan ini telah melanggar Undeng ~ Undang keterbuksan infomasi publik no 14 tahun 2008
Bahwa berdaskan UU KIP NO 14 thn 2008 setap proyek yeng dibiayai APBN maupun.APBD maka di wajibkan memasang papan nama proyek di cantumkan nilai proyek
Apalagi papan proyek memiliki fungsi dan tujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Anggaran publik serta bertujuan untuk memberikan informasi.
Dalam Tuntutannya LSM yeng tergabung dalam Koalisi Merah Putth Provinsi .Maluku menyampaikan:
1 Kami meminta Satker dan PPK wilayah I BPJN Maluku untuk manjelaskan pekerjaan dan pagu Anggaran yeng telah kami sebutkan di atas.
2. Kami meminta Kornisi III DPRD Maluku segera mamanggil Satker dan PPK Wilayah I serta pihak Perusahan untuk ita sama-sama rapat dengar pendapat
3. Kami meminta Kementrian PUPR di jakarta untuk segera meninjau lokasi tersebut yang di duga tidak selesai dikerjakan dengan menghabiskan Anggaran negara sebesar kurang lebih satu miiar rupiah
4. Kami meminta Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait pekerjaan tersebut
5. Kami meminta Ketua Umum DPP (LSM di jakarta untuk segera menindaklanjuti laporan kami ke Kementerian PUPR dan KPK di Jakarta.
6. Kami Koalisi Merah Putth dalam waktu dekat akan ke Jakarta melakukan aksi di Kementrian PUPR dan KPK
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Maluku Rovik Afifudin yang menerima aksi demo menyatakan komisi akan mengagendakan jadwal untuk memanggil Satker BPJN Wilayah I dan juga Koalisi Merah Putih guna membahas proyek di maksud.
Meski Begitu lanjutnya jika terjadi keterlambatan pekerjaan melampui PHO, maka ada pemberian kesempatan kerja dengan denda keterlambatan.
Pekerjaan masih berjalan dan belum selesai masa kontrak. Progress hingga saat ini sdh mencapai 89% dan tdk ada potensi terlambat(*)
(
.
PPK Pulau Buru Satker wilayah I Hames Echa Ruhulesin saat di hubungi melalui mengatakan Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan kontrak MYC sejak 2023-2025 dan serah terima pertama/PHO 25 juli 2025,.
