Ambon, Demokrasi Maluku ;Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa (HMPM) dan Forum Silaturahmi Basudara Manipa (FSBM) melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (13/01/2025), meminta perhatian serius baik dari DPRD Maluku selaku representasi rakyat dan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap akses transportasi darat maupun laut yakni infrastruktur jalan pada jalan lingkar di Kecamatan Kepulauan Manipa juga transportasi laut yang menghubungkan
Kecamatan Kepulauan Manipa dengan kota-kota utama seperti Ambon dan Namlea di Provinsi Maluku.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.30 WIT di Baileo Rakyat Karang, Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Provinsi Maluku
Menurut mereka, hingga saat ini masyarakat di wilayah tersebut hanya mengandalkan speedboat milik pengusaha, selain mengangkut penumpang juga digunakan untuk mengangkut barang, dengan resiko tinggi terhadap keselamatan penumpang.
Hasan Pellu, salah satu pimpinan Forum Silaturahmi Basudara Manipa, mengungkapkan keprihatinannya. Ia mengingatkan peristiwa tragis tenggelamnya speedboat “Dua Nona” dan kecelakaan lainnya yang merenggut nyawa warga.
“Keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, dan ini harus mendapat perhatian serius dari DPRD serta pemerintah,” teriaknya.
Pada pukul 11.00 WIT, perwakilan pendemo yang dipimpin oleh Wandiri Makassar (Korlap 1), Rama Keliangan (Korlap 2), dan Hasan Pellu akhirnya diterima oleh anggota DPRD Maluku, La Nyong dan Welem Kurnala.
Mereka meminta untuk dilaksanakan pertemuan lebih lanjut di ruang Komisi I DPRD Maluku yang dihadiri oleh Wakil Ketua I, Fauzan Rahawarin, anggota Komisi III Jhon Leipeny, dan anggota Komisi II Ismail Marasabessy.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua FSBM, Usman Warang, mendesak DPRD Maluku, khususnya yang berasal dari Dapil Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk lebih memperhatikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Manipa.
Ia menegaskan bahwa Manipa adalah bagian dari Provinsi Maluku dan harus mendapat perhatian yang setara dengan daerah lainnya.
“Jangan biarkan kami terus terabaikan. Kami juga bagian dari masyarakat Maluku dan Seram Bagian Barat. Jangan sampai kami terus menjadi anak tiri,” ujar Usman dengan tegas.
Syarhil Salamena, pengurus FSBM lainnya, menambahkan bahwa status jalan lingkar Manipa harus segera dinaikkan dari Kabupaten menjadi Provinsi.
Menurutnya, meski sudah puluhan tahun jalan tersebut digusur, namun tidak pernah diaspal, sehingga menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas dan berdampak pada rendahnya jumlah penumpang kapal yang melayani rute Manipa-Ambon-Namlea.
Menanggapi tuntutan tersebut, Jhon Laipeny, anggota DPRD Maluku asal fraksi Gerindra yang membidangi infrastruktur, mengapresiasi aksi demonstrasi tersebut.
Ia mengatakan, semua tuntutan akan menjadi perhatian serius DPRD dan akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait.
“Tuntutan yang disampaikan sangat penting. Kami akan menjadikan ini sebagai catatan dan membawanya ke Pemda Provinsi Maluku serta penyampaian aspirasi kepada kementerian untuk mencari solusi bersama,” kata Laipeny.
Dalam aksi tersebut, tiga tuntutan utama yang disampaikan oleh para demonstran adalah sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah dan DPRD Maluku untuk memperhatikan akses transportasi laut ke Kecamatan Kepulauan Manipa, termasuk pengadaan dermaga ferry dan optimalisasi pelabuhan laut yang selama ini terabaikan.
2. Meminta agar status jalan lingkar Kecamatan Kepulauan Manipa dinaikkan dari Kabupaten menjadi jalan Provinsi atau Nasional, mengingat selama ini jalan tersebut tidak terealisasi dengan baik.
3. Meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk memberikan perhatian serius kepada keluarga korban tenggelamnya speedboat di Laut Kecamatan Manipa pada 9 Januari 2025 lalu.(*)
