Ambon, Demokrasi Maluku – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Rovik Afifudin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) , membenahi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy, karena telah jauh tertinggal.
“Saat ini banyak rumah sakit bertaraf internasional seperti RS Leimena dan RS Siloam. RSUD Haulussy sudah tertinggal. Kita harus selamatkan rumah sakit ini,” kata Afifudin dalam rapat yang digelar Komisi IV dan Komisi I DPRD Maluku dengan Inspektorat setempat, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (28/08/2023).
Dia mengatakan, sebelumnya di Maluku hanya ada beberapa rumah sakit, seperti RSUD Haulussy, RS Al Fatah, RS GPM, dan lainya.
“Tapi sekarang banyak rumah sakit yang sudah dibangun, sehingga sekarang banyak saingan,” ucapnya.
Di berharap agar Pemprov Maluku membenahi manajemen rumah sakit milik daerah itu, termasuk memperhatikan pelayanan terhadap hak-hak para tenaga kesehatan (nakes).
Dengan begitu, ke depan tidak lagi terjadi persoalan di rumah rakit tersebut.
Salah satu persoalan yang mengemuka di RSUD Haulussy saat ini adalah jasa para nakes senilai Rp 26,1 miliar lebih sejak 2020 lalu hingga kini belum dibayarkan.
Akibatnya, para nakes sepakat melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut hak mereka yang tak kunjung dibayarkan.
Terkait masalah ini, Afifuddin berharap ada kemauan politik (political will) dari Pemrov Maluku dan Manajemen RSUD Haulussy untuk mencari solusi penyelesaian.
“Kalau ada kendala, panggil para nakes untuk menjelaskan. Itu hak orang, mesti dibayarkan,” ucapnya mengingatkan.
Dia menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian ikut menyoroti persoalan yang terjadi RSUD Haulussy.
“Pak Mendagri sudah mencontohkan hal buruk seperti di Maluku. Kita sudah berupaya datangi Kementerian Kesehatan dan Komisi terkait di pusat untuk mencari solusi. Tapi, ketika kita undang rapat, tidak ada yang hadir,” ungkapnya kesal.
Anggota Komisi IV, Djemi Pattiselano menekankan, pihaknya butuh kepastian pembayaran jasa Nakes.
“Kita butuh kepastian. Artinya, harus ada kancing bayar, sebab manajemen RSUD Haulussy punya pengalaman buruk,” kata Pattiselano.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur itu menyarankan, pihak manajemen RSUD menyiapkan data secara tertulis agar dibacakan saat rapat digelar.
“Saya sarankan data-data dibacakan atau dibuat tertulis dan dianalisis dan disampaikan kepada nakes yang mengklaim. Kita prihatin dengan manajemen RSUD Haulussy,” tegas Pattiselano. (*)
