by

Pemerintah Wakal Temui Kapolda Bicara Kasus Tapal Batas dan Pengeroyokan

-Hukrim-23 views

Ambon, Demokrasi Maluku:   Pemerintah Negeri Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, menemui Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Refdi Andri, M.Si. Mereka membicarakan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Pertemuan yang juga merupakan ajang silaturahmi ini berlangsung di ruang kerja Kapolda, Markas Komando Polda Maluku, Kota Ambon, Senin (25/1/2021).

Kala itu, Kapolda didampingi Direktur Intelkam dan Direktur Binmas Polda Maluku. Turut hadir Kapoltesta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kapolsek Leihitu dan Kapolsek Teluk Ambon.

Mengawali pembahasan, Pemerintah Wakal terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda. Sebab, orang nomor 1 Polri di Maluku ini telah menerima kedatangan mereka.

Selain bersilaturahmi, berbagai kedatangan Pemerintah Wakal juga menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi. Harapannya, aparat kepolisian dapat mengusutnya hingga tuntas.

Beberapa masalah yang berada dalam masyarakat Wakal yang terkait kasus tapal batas lahan.

“Di Negeri kami sedang terjadi permasalahan tapal batas dan kami bersilatuhrahmi ini agar permasalahan yang terjadi itu bisa diselesaikan secara baik,” pinta Raja Wakal.

Selain tapal batas, Pemerintah Desa Wakal juga meminta aparat kepolisian dapat mengungkap kasus pengeroyokan terhadap salah satu warga mereka di kawasan Dusun Taeno, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Kasus kekerasan bersama itu terjadi pada Senin (13/10/2020) lalu. Korban yang adalah warga Wakal ditemukan selamat bersimbah darah pada Selasa (13/10/2020).

“Kami pemerintah Desa Wakal meminta pihak kepolisian untuk melaksanakanas melaksanakan penindakan hukum kepada pelaku,” harap mereka.

Menanggapi permintaan para tokoh masyarakat dari Desa Wakal itu, Kapolda Maluku, meminta agar masyarakat bisa mempercayakan aparat kepolisian untuk mengusutnya hingga tuntas.

Mantan Kakorlantas Polri ini juga meminta masyarakat untuk tidak mengambil langkah hukum sendiri. Sebab, bila itu terjadi maka akan menimbulkan masalah baru.

“Sebagai warga negara yang baik haruslah diserahkan kepada pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian. Jangan mengambil langkah hukum sendiri, kalau sampai seperti itu maka akan muncul permasalahan-permasalahan baru lagi,” pintanya. (Polda Maluku). 

Baca Juga  Kapolda Maluku Minta Jajaran Monitoring Potensi Penyimpangan Minyak Tanah

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed