Ambon, Demokrasi Maluku : Berlangsung di Lantai tujuh (7) kantor gubernur Maluku, Gubernur Maluku Murad Ismail, menyaksikan langsung dari istana negara Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, Hutan Adat dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) )). Kamis (07 / 01/2021) untuk 32 provinsi di Indonesia.
Diawali dengan laporan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Sitti Nurbaya, yang diistirahatkan dengan Presiden RI Joko Widodo.
Dalam krisisnya Presiden mengatakan, penyerahan SK, bukan hanya diserahkan tapi areal yang diberikan, yang diberikannya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, yang ramah lingkungan, untuk menghasilkan sesuatu yang berarti, bagi peningkatan taraf hidup masyarakat terkhusus para penerima SK. “Sertifikat ini tak boleh dipindah tangankan,” tegasnya.
Presiden meminta Kementrian Koperasi dan UMKM, membantu akses permodalan baik lewat KUR maupun program lainnya, Kementrian desa juga membantu lewat program dana desa.
“Setelah ini, segera dilakukan perencanaan untuk program-program yang akan dilakukan”. “Manfaatkan untuk tanaman-tanaman produktif yang bernilai ekonomis tinggi,” pintanya
Tidak saja untuk agro forestry tapi juga ekowisata atau agrowisata, bisnis pro energy dan lainnya. Bapap / ibu dapat memilih sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
Selanjutnya, presiden meminta agar daerah dapat melakukan pendampingan baik manajemen maupun teknology.
“Saya percaya bagi areal ini dapat dikelola dengan baik, maka pada saatnya akan menghasilkan sesuatu yang berarti peningkatan taraf hidup masyarakat, terkhusus bapak / ibu yang hari ini menerima SK,” katanya pula.
Hadir dalam acara virtualselain gubernur Maluku Murad Ismail, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Sekda Provinsi Maluku Kasrul Selang, juga kepala Dinas terkait dan penerima SK.
SK yang diserahkan untuk hutan adat sebanyak 35 dan TORA sebanywk 53. (RItta. E. Lekatompessy).
