AMBON – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Pin Emas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Kejati Maluku melampaui target operasi dalam penanganan tindak pidana pertanahan sekaligus mendukung upaya pemberantasan mafia tanah.
Penghargaan itu diserahkan dalam kegiatan penganugerahan yang berlangsung di Hotel The Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Aspidum Kejati Maluku, I Wayan Suardi, S.H., M.H., hadir mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., untuk menerima penghargaan sekaligus menjalani prosesi penyematan Pin Emas yang dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, S.S., M.Si.
Penganugerahan tersebut diberikan kepada jajaran Kejaksaan dan Kepolisian yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja dalam upaya pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan. Dari lingkungan Kejaksaan, penghargaan serupa diberikan kepada Asisten Tindak Pidana Umum dari 25 satuan kerja Kejaksaan Tinggi lainnya yang memenuhi kriteria penilaian.
Prestasi yang diraih Kejati Maluku tidak terlepas dari keberhasilan melampaui target operasi yang telah ditetapkan. Dari target penanganan satu perkara tindak pidana pertanahan sepanjang 2026, Kejati Maluku justru berhasil menyelesaikan dua perkara.
Kedua perkara tersebut masing-masing melibatkan tersangka berinisial JWH dan EVH. Dalam penanganannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 167 ayat (1) juncto Pasal 55 KUHP. Saat ini, kedua perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan selanjutnya akan dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk diproses di pengadilan.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti kontribusi Kejati Maluku dalam mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas praktik mafia tanah, sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat.
Aspidum Kejati Maluku, I Wayan Suardi, menyampaikan bahwa penghargaan Pin Emas tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kejati Maluku, yang didukung koordinasi dan sinergi bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku.
Menurutnya, keberhasilan penanganan perkara pertanahan tidak dapat dicapai hanya melalui kerja satu institusi, tetapi membutuhkan kolaborasi yang kuat antarlembaga agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi atas capaian kinerja, melainkan juga menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Kejati Maluku untuk terus meningkatkan profesionalisme, ketelitian, dan integritas dalam menangani setiap perkara.
“Penghargaan ini bukan semata-mata keberhasilan individu ataupun institusi, tetapi merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak terkait dalam mendukung pemberantasan mafia tanah,” ungkap I Wayan Suardi.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan perkara pertanahan membutuhkan kehati-hatian serta harus didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang cukup. Hal ini penting agar setiap proses penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Lebih lanjut, ia menilai praktik mafia tanah merupakan persoalan serius karena tidak hanya menimbulkan permasalahan hukum, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat, terutama terkait keamanan dan kepastian kepemilikan tanah.
Karena itu, koordinasi lintas sektoral antara Kejaksaan, Kepolisian, BPN, dan instansi terkait lainnya perlu terus diperkuat. Dengan sinergi tersebut, penanganan tindak pidana pertanahan diharapkan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tujuan penegakan hukum bukan hanya memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak tanahnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, bersama Aspidum I Wayan Suardi berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta memperkuat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Penghargaan ini menjadi amanah sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus bekerja secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Dengan capaian tersebut, Kejati Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, sehingga kepastian serta perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat dapat semakin terjamin.
