_Oleh: Pattrick Ambon_
Amvon,Demokrasi Maluku ;! Aksi 12 Agustus 2026 oleh Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Maluku bukan tanpa alasan. Munir Kairoti, praktisi hukum asal SBT, menyebutnya “koreksi tegas” untuk negara yang 81 tahun belum adil ke Maluku.
Data BPS menampar kita. Januari 2025, tingkat kemiskinan wilayah Maluku dan Papua naik jadi *18,90%* dari 18,62% tahun sebelumnya. Angka ini lebih dari 2 kali lipat rata-rata nasional 8,47%.
Di Provinsi Maluku sendiri, kemiskinan tercatat *15,97%*, posisi ke-4 tertinggi nasional. Kesenjangan makin parah di desa. Kemiskinan pedesaan Maluku-Papua tembus *25,94%*, sementara kota hanya 6,16%. Artinya, masyarakat di pulau penghasil SDA justru paling tertinggal. Ironisnya, masih banyak potensi yang tidak twegarapndengan baik.
IPM Maluku 2025 ada di angka *71,84*. Kategori “tinggi”, tapi masih di bawah rata-rata nasional 75,90 dan jauh dari DKI 85,05. Ini cermin akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata.
Mengapa bisa begitu? INDEF menyebut pembangunan Maluku terlalu bergantung pada sektor ekstraktif. Saat harga mineral jatuh di semester I 2025, daerah langsung terpukul. Pendapatan turun, kerja hilang, kemiskinan naik. “Pertumbuhan belum menetes ke wilayah SDA”.
Ironisnya, APBD Provinsi Maluku 2026 hanya *Rp2,4 triliun* karena efisiensi anggaran. Padahal transfer pusat mendominasi 86,73% pendapatan daerah lain, tapi serapan masih rendah.
“Maluku haus dan lapar di atas kekayaannya sendiri”. Kalimat Munir itu benar. Maluku tidak minta dikasihani. Kami hanya menuntut DBH SDA kembali ke daerah, tata kelola transparan, dan berantas korupsi.
Karena sungguh memalukan jika lumbung rempah dan ikan dunia dibiarkan miskin di negerinya sendiri.
*Ambon, 15 Agustus 2026*
