AMBON, DEMOKRASIMALUKU.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pinjaman daerah guna mencegah praktik kecurangan (fraud) yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Senin (9/11/2026).
Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Pinjaman Daerah: Potensi Fraud dan Hak Rakyat untuk Mengawasi” itu, Resmen hadir mewakili Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H. Ia membahas persoalan pinjaman daerah dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, khususnya terkait potensi penyimpangan serta penegakan hukum dari perspektif auditor dan aparat penegak hukum.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, S.E., M.Si., Ak., sebagai Naratama, Direktur Ambon Express, Nasri Dumula, S.Sos., M.M., serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP, Badro Djoko Mulyono, Ak., M.M.
Dalam pemaparannya, Resmen menekankan bahwa pinjaman daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Lebih dari itu, setiap pinjaman merupakan kewajiban keuangan yang harus dikelola secara hati-hati dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Menurutnya, besarnya nilai pinjaman bukan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, kemampuan membayar kewajiban, manfaat bagi masyarakat, serta dampak cicilan pinjaman terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun berikutnya.
Ia mengingatkan, potensi fraud dapat terjadi sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui pinjaman daerah.
Pada tahap perencanaan, penyimpangan dapat berupa rekayasa kebutuhan, pembengkakan anggaran, ketidaksiapan lahan, hingga penyusunan proyeksi pendapatan yang tidak realistis. Sementara dalam proses persetujuan, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat muncul melalui permintaan imbalan maupun pengabaian persyaratan yang seharusnya dipenuhi.
Risiko serupa juga dapat terjadi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, seperti pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga, pengurangan volume dan kualitas pekerjaan, hingga pembuatan laporan atau berita acara yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Karena itu, Resmen menjelaskan pentingnya sinergi antara auditor dan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi serta menindaklanjuti indikasi penyimpangan. Auditor bertugas mencocokkan dokumen administrasi dengan kondisi faktual di lapangan, sedangkan aparat penegak hukum menelusuri perbuatan, keterlibatan, dan pertanggungjawaban setiap pihak berdasarkan alat bukti yang sah.
Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai indikator penyimpangan atau red flag, seperti kesamaan dokumen penawaran, kenaikan harga, dan keterlambatan pekerjaan, tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana. Temuan tersebut harus terlebih dahulu ditelaah dan diuji berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Hal ini, lanjutnya, perlu dipahami secara proporsional dalam konteks geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan. Faktor transportasi material, kondisi cuaca, keterbatasan akses menuju lokasi pekerjaan, serta biaya mobilisasi dapat memengaruhi harga dan waktu pelaksanaan proyek.
Dengan demikian, perbedaan harga pekerjaan di setiap wilayah tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penggelembungan anggaran. Meski begitu, kondisi geografis juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan laporan pekerjaan yang menyatakan proyek telah selesai apabila kenyataannya belum dikerjakan sesuai ketentuan.
Dalam aspek penegakan hukum, Resmen turut menjelaskan pentingnya membedakan temuan administrasi, potensi kerugian negara, dan kerugian keuangan negara yang telah terbukti secara hukum.
Ia menyebutkan, penerapan ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus memperhatikan unsur-unsur delik serta pembuktian kerugian keuangan negara sebagaimana perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Selain itu, pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada peran dan perbuatan masing-masing individu. Seseorang tidak otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Sebaliknya, pihak yang terlibat dalam rekayasa juga tidak serta-merta terbebas dari tanggung jawab hanya karena tidak menandatangani dokumen terkait.
Resmen juga menguraikan bahwa setiap laporan atau pengaduan masyarakat harus diproses melalui mekanisme hukum, mulai dari penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan.
Dalam hal ini, masyarakat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Pengumpulan, pemeriksaan, dan pengujian alat bukti merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum acara.
Masyarakat Punya Hak Mengawasi
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan pinjaman daerah.
Resmen menegaskan, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai tujuan pinjaman, program dan kegiatan yang dibiayai, perkembangan pelaksanaan pekerjaan, hingga mekanisme pembayaran kewajiban pemerintah daerah.
Hak tersebut dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Selain memperoleh informasi, masyarakat juga memiliki hak menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.
Ia mengimbau masyarakat agar menyampaikan informasi melalui saluran resmi, melampirkan bukti pendukung yang tersedia, serta memastikan laporan yang diberikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, instansi penerima pengaduan juga diharapkan menjalankan kewajibannya dengan mencatat setiap laporan, meminta kelengkapan informasi apabila diperlukan, serta memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, Resmen menilai keterbukaan informasi pemerintah daerah harus berjalan beriringan dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan koordinasi yang efektif antara auditor dengan aparat penegak hukum.
Pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dinilai menjadi langkah penting agar potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih awal dan setiap anggaran pinjaman benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Ia juga mengingatkan bahwa pendampingan hukum, reviu, maupun keterlibatan aparat dalam proses pengawasan bukan merupakan bentuk kekebalan hukum. Setiap pihak yang mengelola kegiatan tetap bertanggung jawab atas keputusan, dokumen, dan laporan yang dibuat.
Menutup pemaparannya, Resmen menegaskan bahwa pinjaman daerah harus dikelola dengan prinsip keterbukaan karena dana yang dipinjam, proyek yang dikerjakan, manfaat yang diterima masyarakat, serta kewajiban pembayaran oleh pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
“Auditor menjelaskan ketidaksesuaian, aparat penegak hukum membuktikan perbuatan dan kesalahan sesuai kewenangannya, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, melaporkan dugaan penyimpangan, serta memperoleh tanggapan yang patut,” demikian pesan yang disampaikan Resmen.
Melalui kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP tersebut, Kejati Maluku berharap terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah, auditor, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat dalam mengawal pengelolaan pinjaman daerah.
Dengan pengawasan yang terbuka dan bertanggung jawab, pinjaman daerah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru membuka ruang terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
tasya
