AMBON, DEMOKRASIMALUKU.COM – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengungkap hasil audit Inspektorat Kota Ambon terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat palsu atau SK bodong yang melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga guru di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Pengungkapan tersebut disampaikan Bodewin dalam konferensi pers yang berlangsung di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Dari hasil audit yang dilaksanakan sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, Inspektorat menemukan sebanyak 45 guru dari sekitar 20 satuan pendidikan diduga menggunakan SK kenaikan pangkat yang tidak sah. Kasus tersebut juga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta akibat kelebihan pembayaran gaji selama dua hingga tiga bulan.
Bodewin menjelaskan, audit dilakukan untuk mengungkap fakta penerbitan dan peredaran SK bodong, mengidentifikasi modus operandi serta pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri aliran uang yang diberikan para guru kepada pihak tertentu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa persoalan tersebut bermula pada Januari hingga Maret 2026. Seorang perempuan berinisial G, yang bukan ASN dan merupakan istri seorang ASN di lingkungan BKPSDM, diduga mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan pendampingan pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Dalam menjalankan aksinya, G diduga mengenakan seragam ASN serta membawa surat tugas yang menyebut dirinya sebagai konsultan pendidikan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, surat tugas tersebut dipastikan tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon.
Selanjutnya, G diduga meminta username, password, serta kode akses MyASN milik para guru dengan alasan membantu proses pengurusan kenaikan pangkat.
Memasuki April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK kenaikan pangkat yang ternyata tidak sah, disertai penetapan angka kredit profesional yang dibuat secara manual.
Kecurigaan kemudian muncul dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena tanda tangan pada dokumen tersebut tidak asli. Bahkan, pada 15 Oktober 2026, BKN Kantor Regional IV memastikan tidak pernah menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk SK-SK yang beredar tersebut.
Padahal, Pertek BKN merupakan persyaratan wajib dalam proses penerbitan SK kenaikan pangkat ASN sebelum ditandatangani oleh Wali Kota.
Hasil audit juga mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pihak, yakni G, JM yang merupakan ASN dan mantan operator BKPSDM, serta LR yang bertugas di BKPSDM.
G diduga berperan menghimpun uang dari para guru, memanfaatkan data akun MyASN untuk mengubah penetapan angka kredit, serta menyerahkan SK yang tidak sah.
Sementara itu, JM diduga menerima dan menginput berkas dari G serta membantu pengisian angka kredit tanpa melalui prosedur resmi. Namun, hasil audit belum menemukan bukti bahwa JM merupakan pihak yang membuat SK bodong. Keterlibatannya sejauh ini dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur.
Adapun LR diduga menjadi penghubung antara G, JM, dan para guru, sekaligus meminta pembuatan penetapan angka kredit konvensional secara ilegal.
Dalam pemeriksaan tersebut, Inspektorat juga menemukan sebanyak 45 guru telah menyerahkan uang dan dokumen kepada pihak yang diduga terlibat. Total uang yang diserahkan mencapai Rp74,7 juta.
Para guru tersebut dikategorikan sebagai korban, meskipun Inspektorat turut mencatat adanya kelalaian karena mereka tidak menempuh prosedur resmi pengurusan kenaikan pangkat dan mempercayakan proses tersebut kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Bahkan, beberapa guru diketahui menerima dua dokumen SK, yakni SK yang diduga palsu dan SK asli yang diproses melalui jalur resmi.
Pemkot Serahkan Proses Hukum kepada APH
Menindaklanjuti hasil audit tersebut, Inspektorat telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Wali Kota Ambon. Di antaranya memperkuat pengawasan internal, melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh SK kenaikan pangkat, serta membenahi mekanisme pelayanan di BKPSDM.
Selain itu, Pemkot Ambon akan melakukan penghitungan kembali dan pemulihan kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta, serta mempertimbangkan pemberian sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Inspektorat juga merekomendasikan agar berkas hasil pemeriksaan diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), mengingat terdapat indikasi tindak pidana dalam kasus tersebut.
Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa Inspektorat hanya memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan audit administratif. Sementara penetapan status tersangka maupun proses penyidikan merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Karena itu, proses selanjutnya akan diserahkan kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemkot Ambon juga mengimbau seluruh ASN yang masih memiliki SK kenaikan pangkat yang diduga tidak sah agar segera melaporkannya kepada BKPSDM untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian serius bagi Pemkot Ambon untuk memperketat pengawasan administrasi kepegawaian, terutama dalam proses kenaikan pangkat ASN, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
tasya
