Hendrik Lewerissa Buka Ruang Dialog, Siap Dampingi Aspirasi Raja-Raja Negeri Penyangga Taman Nasional Manusela

Ambon,Demokrasi Maluku ; Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menerima kunjungan sembilan raja dari 13 negeri/desa penyangga Taman Nasional Manusela, wilayah Gunung Manusela dan Maraina, Kabupaten Maluku Tengah, di kediaman Gubernur Maluku, Mangga Dua, Ambon. Jumat (28/8/2026).

http://demokrasimaluku.com/wp-content/uploads/2024/08/20240817_081242-6.jpg

Dalam pertemuan tersebut, Lewerissa didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla.

 

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan sekaligus menjadi ruang bagi para raja untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi masyarakat kepada Gubernur. Sejumlah persoalan yang dibahas antara lain infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, serta persoalan tapal batas dengan kawasan Taman Nasional Manusela.

Lewerissa menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan akan mengambil peran sesuai kewenangannya, termasuk memfasilitasi koordinasi dengan pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat.

“Yang paling penting pemerintah mendengar dan pemerintah merespon apa yang menjadi aspirasi mereka,” Ucapnya

Terkait persoalan tapal batas, Lewerissa menjelaskan bahwa penetapan batas kawasan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Maluku akan membantu membuka ruang koordinasi agar persoalan tersebut dapat dibahas bersama oleh masyarakat, pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat.

Sebagai tindak lanjut, Lewerissa telah menugaskan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadilla, untuk mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional Manusela.

“Pemerintah provinsi sudah menugaskan Pak Kadis Kehutanan, Pak Haikal, untuk nanti mengkoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan Taman Nasional Manusela. Bahkan juga bersama-sama masyarakat dan Taman Nasional Manusela untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Taman Nasional Manusela terdapat zona inti serta zona tradisional atau zona khusus yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi saya kira tidak ada masalah yang terlalu mendasar yang tidak bisa diselesaikan,” tegasnya.

Selain persoalan kawasan dan infrastruktur, perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan. Terkait fasilitas puskesmas, Lewerissa menyebut kewenangan tersebut berada pada pemerintah kabupaten sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

“Kita akan koordinasi pemerintah kabupaten dan kami juga menaruh harapan besar untuk juga bisa melihat masalah pendidikan di desa-desa di atas,” ungkapnya.

Di tengah dialog tersebut, Lewerissa juga menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi secara langsung negeri-negeri di kawasan Gunung Manusela dan Maraina. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari niat yang telah lama dimilikinya untuk melihat kondisi masyarakat di wilayah tersebut.

“Saya sendiri sebagai gubernur telah menyampaikan kepada Pak Raja bahwa satu saat nanti saya akan menginjakkan kaki saya di negeri-negeri di Gunung, terutama di Manusela dan Maraina. Saya kira soal waktu saja, tapi niat itu sudah ada sejak lama di dalam diri saya,” katanya.

Lewerissa mengapresiasi kedatangan para raja serta cara mereka menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pertemuan tersebut. Ia menilai penyampaian aspirasi berlangsung secara lugas, namun tetap dalam suasana kekeluargaan.

“Saya mengapresiasi betul. Bahkan saya mengagumi betul para raja-raja ini. Mereka menyampaikan pikiran mereka secara lugas dengan bahasa yang sangat baik dan dalam nuansa yang sangat kekeluargaan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk memastikan aspirasi masyarakat di wilayah penyangga Taman Nasional Manusela mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah kabupaten, pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.(Diskominfo Maluku)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed