AMBON, 19 Agustus 2026 — Pemerintah Kota Ambon menghadapi tekanan fiskal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Di tengah tuntutan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat, belanja daerah justru diproyeksikan turun signifikan sebesar 16,64 persen, dari Rp1,29 triliun menjadi sekitar Rp1,08 triliun.
Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (18/8/2026). Rapat tersebut membuahi kesepakatan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemkot Ambon dan DPRD terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menjelaskan bahwa penyusunan anggaran tahun depan didasarkan pada realitas ekonomi yang menantang. “Kita harus mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat, serta masih adanya masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan,” ujarnya.
Berdasarkan rancangan yang disepakati, pendapatan Kota Ambon pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,13 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp247,56 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp886,94 miliar.
Dengan penurunan belanja yang cukup besar, Pemkot Ambon terpaksa harus lebih selektif dalam menentukan prioritas. Anggaran akan difokuskan pada program-program yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Kita harus lebih cermat dan teliti. Setiap rupiah harus kita pastikan bermanfaat untuk rakyat,” tegas Wali Kota.
