Ambon, Demokrasi Maluku ; Pemerintah Provinsi Maluku atas dukungan seluruh komponen Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Buru ,akhirnya melakukan penertiban tambang gunung botak yang dimulai pada (01/12/2025) .
Ketua Satgas Dr Djalaluddin Salampessy kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya Selasa (03/12/2025) sore mengemukakan, penertiban sudah berjalan dengan menggunakan konsep 3P yakni ; Pengosongan, Penertiban dan Penataan.
“Hari ini sudah memasuki hari ketiga , kondisi di lapangan hingga hari ketiga.kondusif dan memuaskan, memang ada reaksi-reaksi kecil yang dimotori oleh orang-orang tertentu, yang mempunyai kepentingan pribadi, karena itu negara harus hadir memberikan jaminan supaya segala aktivitas terkontrol dengan baik
Kondisi ini akan terus dijaga hingga waktu yang ditentukan yakni 14 hari ke depan. Pengawasan akan dilakukan dengan seksama agar semua dapat berjalan dengan baik, “ujar Din.
Lebih jauh dia katakan, sebelum dilakukan penertiban digelar Kick off yang digelar dilantai enam (6) kantor gubernur Maluku, yang dipimpin oleh wakil gubernur Maluku Abdullah Vanath mewakili gubernur Maluku pada Jumat (28/11/2025).
Kick off tersebut dihadiri dan diikuti oleh seluruh Forkopimda yakni Pangdam, Kapolda, Dan lanud, Kodaeral (Angkatan laut), Kajati, Kabinda dan secara during pemerintah kabupaten Buru,
sebenarnya dihadiri oleh Bupati tapi kondisi kesehatan kurang sehat, jadi diwakili oleh asisten dua ( 2) dan seluruh staff ahli hadir,. jangan sampai dipertanyakan Pemerintah Kabupaten Buru tidak hadir .
Selanjutnya dia katakan, Kick off tersebut dihadiri oleh 561 peserta yang terdiri dari pasukan Brimob, polres, kodim 1506, Satpol PP, dan satuan lainnya termasuk pemerintah provinsi Maluku yang diwakili oleh staff dari Dinas ESDM .
3P diterapkan agar kawasan dapat ditata dengan baik yakni kawasan atau wilayah yang menjadi kawasan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan pemerintah provinsi Maluku kepada 10 koperasi dengan luasan 100 Ha dimana masing-masing koperasi mengelola sebesar 10.
Tim akan berupaya menyelesaikan seluruh pekerjaan yakni pemasangan patok-patok untuk masing-masing koperasi sesuai titik ordinatnya di llapangan, supaya dapat dikelola sesuai dengan ekologi. ekonomi, SDMnya ditata,
sistim distribusi obat-obataan terdistribusi dengan baik dan legal melalui 3P , ujar Salampessy.
Setelah pengosongan, penataan dilakukan secara humanis dengan menggunakan prinsip+prinsip kemanusiaan dengan demikian akan tercipta pertambangan rakyat yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat dan juga lingkungan dapat tertata dan terkelola dengan baik, kata mantan Penjabat bupati Kabupaten Seram Bagian Timur &Kabupaten Buru . (Ritta .E Lekatompessy(.
