Ambon, Demokrasi Maluku : Pemerintah Provinsi Maluku besok (02/12/2025) melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan Gunung Botak, Hal ini sampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath ,usai Rapat Koordinasi dengan jajaran Forkopimda Maluku yang berlangsung di lantai enam (6) Kantor Gubernur Maluku , Senin (01/12/2025).
“Dipastikan Satgas Penertiban mulai bergerak besok, dengan target penuntasan dalam 14 hari ke depan, kata Wagub kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat tersebut
” langkah ini merupakan kelanjutan dari operasi sebelumnya, sekaligus respons atas mandeknya pengelolaan tambang yang telah diberi izin resmi kepada 10 koperasi yang berada di kabupaten Buru .
“Pemerintah Provinsi Maluku sudah memberikan izin, agar tambang ini dikelola secara legal dan melibatkan masyarakat dengan Badan hukum koperasi. Tapi di lapangan, aktivitas ilegal masih dominan sehingga izin ini tidak bisa jalan,” kata Wagub.
Menurut dia , keberadaan penambang ilegal membuat ekonomi badan masyarakat Maluku merugi serta memperbesar risiko kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia. “Ini bukan semata persoalan pendapatan daerah, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” kata dia pula.
Satgas Gabungan yang terdiri dari ; TNI–Polri–Kejaksaan–AL terlibat langsung dan akan segera bekerja
” Rapat Forkopimda hari ini melibatkan Kapolda Maluku, Pangdam, Kajati, hingga unsur Angkatan Laut. Semua pimpinan memberikan pengarahan sebelum operasi dimulai.
“Instrumennya tetap hukum, tetapi pendekatannya humanis. Kita harus pisahkan masyarakat lokal yang mencari nafkah, dari para pemain luar yang merusak tatanan,” jelasnya
Tak hanya di area tambang, pengawasan juga akan diperketat di jalur laut. Angkatan Laut menyampaikan telah memiliki landasan hukum untuk menindak tegas pengangkutan emas ilegal melalui wilayah perairan.
Sebanyak kurang lebih 500 personel gabungan TNI–Polri–Satpol PP—serta dukungan tokoh agama, masyarakat, dan tokoh adat akan berada di lapangan.
Satgas dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Maluku, Dr
Djalaluddin Salampessy dengan anggota dari Kapolres, Kajari, Dandim, Satbrimob, hingga unsur Muspida Kabupaten Buru.
“Semua kami libatkan sebanyak mungkin. Ini bukan sekadar operasi keamanan, tapi upaya menyelamatkan aset rakyat Maluku,” katanya.
Operasi Tetap Jalan Meski Menjelang Natal dan Tahun Baru, Ada kelompok tertentu yang meminta penertiban ditunda dengan alasan momentum menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun pemerintah memastikan hal itu tidak bisa diterima.
“Tidak ada hubungannya Nataru dengan penertiban. Itu hanya alasan untuk mengulur waktu. Pemerintah sudah ambil langkah tegas,” ujarnya.
Tanpa Anggaran Daerah, Pimpinan Turun Dengan Biaya Pribadi, Dalam rapat, Penjabat Gubernur menegaskan tidak ada pembiayaan dari APBD untuk operasi kali ini, mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah defisit.
“Dengan atau tanpa uang, kita harus kerjakan. Kapolda datang pakai biaya sendiri. Gubernur juga ke lapangan dengan biaya sendiri. Jadi jangan ada spekulasi,” tegasnya.
Pemerintah provinsi Maluku memastikan 10 koperasi pemegang izin akan dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM . “Soal teknisnya nanti bisa diwawancarai terpisah. Intinya, pemerintah tetap mendampingi agar pengelolaan tambang berjalan sesuai izin, “ujar dia .(Ritta E.Lekatompessy)
