Soumena ; Hetu Jazirah Bertekad Keamanan & Kerukunan Jadi Pilot Project
Ambon, Demokrasi Maluku ; Achmad Djais Elly yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku ditetapkan secara aklamasi, musyawarah/mufakat dalam Musyawarah Adat Hetu Jazirah , berlangsung di Santika Premiere Hotel , Minggu (23/11/2025).
Acara yang digelar minggu siang hingga malam hari tersebut berlangsung dalam suasana keakraban dan kekeluargaan.
Hadir 21 dari 22 raja di Jazirah yang berasal dari tiga (3) kecamatan yakni Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Kecamatan Salahutu.
Usai Musyawarah di gelar konfrensi pers
. 
Hujrah Soumena (Kombes Pol) Yang juga Dir Binmas Polda Maluku dipercayakan sebagai Upu Pasalo’ok Hetu Jazirah mengemukakan, sebagaimana kita telah saksikan bersama bahwa secara aklamasi pak Djais Elly telah dipilih dan ditetapkan sebagai ketua Umum dalam musyawarah tadi.
” Dalam waktu beberapa minggu ke depan, tentunya kami akan melakukan konsolidasi , sebagaimana yang disampaikan tadi , karena organisasi ini baru terbentuk, kami akan segera melakukan konsolidasi ke seluruh negeri, sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat jazirah bahwa organisasi/paguyuban ini bukan hanya formalitas belaka”.
Lanjutnya, ” organisasi ini merupakan organisasi/paguyuban adat, dimana kita lihat bersama hari ini, semua raja-raja hadir untuk mencurahkan tenaga dan pikiran, menggadaikan ketulusan mereka untuk duduk bersama membangun jazirah.
“Ketika saya baru saja datang dari Hitulama diaklamasikan sebagai Upu Pasalo’ok saya sedikit merinding, suatu kepercayaan yang diberikan, ditengah-tengah kesibukan saya sehari-hari yang padat, tapi ini panggilan, untuk bagaimana semua orang jazirah, secara bersama-sama membantu bapak gubernur, bapak walikota, bapak bupati Maluku Tengah, umenjalankan visi dan misi mereka, janji-janji mereka.untuk bagaimana membangun Maluku ke depan, tidak mungkin Maluku ini maju kalau kita selalu ribut, ” ujar Soumena .
Keamanan Jadi Pilot Project
Selanjutnya Soumena katakan, Paguyuban adat ini bertekad untuk menjadikan masalah keamanan, ketertiban dan kerukunan di jazirah sebagai pilot project atau role model, sebagai contoh bagi masyarakat Maluku khususnya juga masyarakat di daerah lain.
“Situasi Kamtibmas di Jazirah harus terus dijaga, beberapa waktu belakangan ini tak ada lagi konflik di Jazirah karena raja-raja selalu bersatu, ini yang perlu kita jaga dalam paguyuban baru ini sebagai satu konsolidasi dalam 100 hari kerja” .
Selanjutnya Ketua terpilih Achmad Djais Elly dalam keterangan persnya mengemukakan, “sebagaimana dikatakan oleh Upu Pasalo’ok, bahwa kita akan turun untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat jazirah dalam bentuk pemberian natura dan kegiatan-kegiatan lain nya, supaya kita lebih dikenal oleh masyarakat jazirah , jangan hanya numpang nama atau hanya sekedar formalitas, tapi ini adalah bagian dari bagaimana kita merakyat.
“Masyarakat jazirah menjadi role model untuk masyarakat Maluku dalam rangka membantu bapak gubernur, walikota dan juga bupati Maluku Tengah, karena itu di minggu depan ini kita mulai action dengan program-program kerja yang telah diputuskan dalam musyawarah tadi,”katanya.
Ketika ditanya terkait keberadaan Henahetu Djais mengatakan, paguyuban ini merupakan paguyuban adat, jadi kalau ada Henahetu tidak masalah, kita masing-masing berjalan dengan program masing-masing , sepanjang organisasi itu berguna dan bermanfaat bagi masyarakat jazirah, kenapa tidak .
Paguyuban yang dibentuk saat ini merupakan suara hati dari masyarakat jazirah dan Suara hati daripada raja-raja.
“Paguyuban ini bukan tandingan Henahetu tapi organisasi adat demi untuk menyatukan persepsi, membangun konsolidasi, lebih mempererat hubungan kekerabatan, silaturahmi untuk Maluku yang lebih baik, aman, damai”.
Terkait infrastruktur dan pembangunan di jazirah Djais katakan, ‘ konsolidasi akan dilakukan supaya dalam program-program kerja, akan diusulkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan, agar masyarakat di jazirah juga dapat menikmati pembangunan yang dicanangkan pemerintah baik Provinsi maupun kabupaten Maluku Tengah”.(Ritta Lekatompessy).
