Nasional*
Ambon, 8 Juli 2025 — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Daerah Maluku memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif dan responsif yang diambil oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam memperkuat strategi pembangunan sektor pertanian Maluku. Langkah ini dinilai sebagai bagian integral dari upaya mempercepat tercapainya kedaulatan pangan nasional yang selama ini menjadi cita-cita besar bangsa.
Langkah nyata tersebut tercermin dari agenda kerja Gubernur HL yang secara aktif menyambangi kementerian-kementerian strategis di Jakarta. Setelah sebelumnya menemui jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepala Bappenas, pada Senin, 7 Juli 2025, Gubernur HL bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertanian, Dr. Sudaryono, di Gedung The Energy, Jakarta.
Dalam pertemuan yang berlangsung produktif dan penuh semangat itu, Gubernur Maluku secara langsung menyerahkan dokumen Strategi Pembangunan Pertanian Provinsi Maluku yang mencakup enam program prioritas. Dokumen tersebut menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung program nasional swasembada pangan yang tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
Wakil Menteri Pertanian, Dr. Sudaryono, menyambut baik usulan tersebut dan memberikan respon positif terhadap komitmen Gubernur HL yang dinilai konkret dan terukur. Bahkan, Wamen menyatakan kesiapannya untuk mendukung realisasi kebutuhan pertanian Maluku, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Ia juga menawarkan agar Maluku mulai mendorong hilirisasi beberapa komoditas strategis seperti kakao, mete, serta rempah-rempah khas Maluku seperti pala dan cengkeh—yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi ekspor global.
Adapun isi proposal strategis yang diserahkan Gubernur Maluku kepada Wamentan, mencakup:
•Perluasan lahan pertanian untuk komoditas utama seperti padi dan jagung,
•Penguatan sistem irigasi tersier di wilayah sentra pertanian,
•Peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi kelompok tani,
•Pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan,
•Peningkatan kapasitas pascapanen dan pengolahan hasil pertanian, serta
Penguatan kelembagaan petani dan sinergi dengan perguruan tinggi.
Secara teknis, kebutuhan alsintan yang diusulkan oleh Pemprov Maluku meliputi:
Traktor roda empat: 90 unit
Traktor roda dua: 181 unit
Rice transplanter: 75 unit
Pompa air: 150 unit
Kultivator: 93 unit
Combine harvester besar: 50 unit
Dryer kapasitas 10 ton: 22 unit
Rice Milling Unit (RMU) kapasitas 6 ton: 20 unit
RMU kapasitas 3 ton: 14 unit
Corn sheller: 30 unit
Langkah strategis ini juga disambut antusias oleh kalangan mahasiswa. Ketua ESDM BEM Daerah Maluku, Abdullah Rumadan, menilai bahwa terobosan yang dilakukan Gubernur HL menunjukkan adanya kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan masyarakat akar rumput, khususnya petani dan pelaku usaha tani kecil di Maluku.
“Apa yang dilakukan oleh Gubernur Hendrik Lewerissa ini sangat patut diapresiasi. Beliau tidak hanya mengandalkan retorika, tapi menunjukkan tindakan konkret dalam membangun kemitraan strategis antara daerah dan pusat. Bagi kami, mahasiswa, ini adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat, ujar Abdullah.
Abdullah menambahkan, program swasembada pangan di Maluku tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik kepulauan dan realitas ketimpangan pembangunan wilayah timur. Menurutnya, selama ini wilayah Maluku memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, namun masih menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, alsintan, dan pasar.
“Jika komitmen ini terus dijaga dan diimplementasikan secara serius, maka Maluku bisa menjadi lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. BEM Daerah Maluku siap menjadi mitra kritis yang konstruktif, mendukung sekaligus mengawal agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, nelayan, dan masyarakat desa,” pungkasnya.
BEM Daerah Maluku juga mendorong agar kebijakan pembangunan ke depan melibatkan partisipasi aktif kalangan muda, akademisi, serta elemen masyarakat sipil dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan. Menurut mereka, pembangunan yang berpihak harus transparan, inklusif, dan menjawab kebutuhan masyarakat dari bawah.
Kehadiran Gubernur HL di kementerian-kementerian strategis dinilai sebagai sinyal positif bahwa Maluku kini bergerak lebih progresif dan tidak lagi hanya menunggu giliran. Dengan pendekatan diplomasi pembangunan, Maluku perlahan-lahan menempatkan diri sebagai mitra penting pemerintah pusat dalam membangun dari pinggiran, dari timur, dan dari desa.
Dengan dorongan seperti ini, harapan untuk menjadikan Maluku sebagai pusat produksi pangan, rempah, dan pertanian tropis yang berdaya saing tinggi di kawasan Indonesia Timur bukanlah hal yang mustahil.
