Ambon, Demokrasi Mapuku ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar dialog publik, membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat terhadap keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dialog yang di gelar pada 17 Mei 2025 dengan tema “Efisiensi Anggaran: Bagaimana Nasib Maluku?”
Ketua Panitia Pelaksana, Samson R Atapary, dalam konferensi pers, di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Maluku, Karang Panjang, Ambon, Kamis (15/05/2025), mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat bukan sekadar relokasi dana antar sektor, melainkan pemangkasan signifikan terhadap dana transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dampaknya besar, karena Maluku sangat bergantung pada transfer dari pusat. Dari total APBD sekitar Rp3,2 triliun, hanya 25 persen yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sisanya sangat tergantung pada pusat,” ujar Atapary.
Dari hasil identifikasi sementara, nilai pemotongan yang akan dialami Maluku, baik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, maupun instansi vertikal, diperkirakan mencapai Rp.3 triliun dari total dana transfer pusat yang selama ini mencapai sekitar Rp.20 triliun per tahun.
Menurutnya, sebagian besar pemotongan terjadi pada proyek infrastruktur yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja melalui program padat karya.
“Jika belanja infrastruktur berkurang, otomatis lapangan kerja juga menyusut. Kita takut ini memicu peningkatan pengangguran, memperburuk angka kemiskinan, dan memicu gejolak sosial,” ujarnya.
Dialog publik tersebut akan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Maluku untuk membahas ruang fiskal daerah, perwakilan Bank Indonesia guna memetakan dampak terhadap sektor riil dan UMKM, serta akademisi dan sosiolog untuk menelaah dampak sosial dan kultural.
“Kita tidak menolak realitas efisiensi anggaran ini. Tapi kita tidak bisa berpasrah. Harus ada upaya kolektif agar pelayanan publik tetap berjalan, ekonomi tetap tumbuh, dan stabilitas sosial tetap terjaga,” tegas Atapary.
Dalam dialog ini juga akan hadir anggota DPR RI dari Komisi Anggaran, Mercy Chriesty Barends, untuk memberikan perspektif kebijakan anggaran dari tingkat pusat.
DPD PDI Perjuangan Maluku berharap, dialog ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah agar dapat menyikapi kebijakan efisiensi secara bijak dan antisipatif.
Sementara itu, Sekretaris Panitia, Amin Buton, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak hanya berdampak pada struktur fiskal daerah, tetapi juga berimbas langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar.
“Butuh perhatian serius. Dari sisi fiskal, daya beli masyarakat akan menurun. Sementara dari sisi moneter, efisiensi anggaran dapat memicu inflasi dan mendorong kenaikan suku bunga bank,” ujar Amin.
Ia menjelaskan, suku bunga yang tinggi akan membuat pelaku usaha enggan mengambil kredit produktif, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kalau kredit macet, pertumbuhan usaha terganggu, lapangan kerja makin sempit,” lanjutnya.
Penurunan daya beli juga diperkirakan berdampak terhadap sektor distribusi dan penerimaan pajak. Akibatnya, pendapatan daerah dari sektor-sektor publik ikut tergerus, mempersempit ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan.
Menurut Amin, sektor yang paling terancam dalam situasi ini adalah pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
“Kualitas pendidikan di Maluku sudah rendah, dan angka harapan hidup kita juga tergolong yang paling rendah di Indonesia. Jika anggaran pelayanan dasar ikut terpangkas, kondisi ini akan semakin memburuk,” katanya.
Amin menambahkan, dalam dialog publik nanti, DPD PDI Perjuangan akan menyoroti secara khusus bagaimana dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor-sektor vital ini, dan mencari rekomendasi konkret untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.
Nancy Purmiasa, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan sekaligus Ketua Seksi acara menambahkan, bahwa acara ini akan dirancang secara inklusif dan representatif.
Menurut Nancy, dialog publik ini bukan hanya agenda politik semata, melainkan bentuk kesungguhan PDIP dalam menyerap suara rakyat Maluku di tengah situasi fiskal yang menantang.
“Kami merasa PDI Perjuangan punya kepentingan besar untuk mendengarkan suara publik. Ini saatnya mendengar kegelisahan, pemikiran, dan harapan masyarakat Maluku terhadap arah kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Nancy menambahkan, peserta dialog dipilih secara selektif untuk memastikan diskusi yang berlangsung benar-benar konstruktif. DPD PDIP Maluku mengundang perwakilan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, OKP, UKM, hingga media.
“Tidak semua bisa kami undang karena keterbatasan, tapi kami berusaha menghadirkan suara-suara yang relevan dan aktif. Termasuk dari media, karena pers adalah saksi dan penyampai aspirasi publik,” jelasnya.
Acara dialog akan diawali dengan pemaparan dari Ketua DPD PDIP Maluku mengenai latar belakang dan urgensi agenda ini. Selanjutnya akan digelar sesi panel yang menghadirkan empat narasumber dari sektor ekonomi, perbankan, akademisi, dan sosiologi, serta anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends yang akan memberikan pandangan dari perspektif kebijakan nasional.
“Kami harap dialog ini melahirkan pokok-pokok rekomendasi yang konkret dan bisa diserahkan kepada pemerintah daerah maupun pusat. Ini cara kami berkontribusi, memastikan suara rakyat Maluku tidak hanya terdengar, tetapi juga ditindaklanjuti,” tegasnya.
