Ambon, Demokrasi ; Anggota Komisi VIII DPR – RI dari Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya menjadikan Provinsi Maluku sebagai embarkasi haji penuh di masa mendatang. Dukungan tersebut disampaikan saat pertemuan bersama awak media di Cafe Infinity, Kawasan Tantui, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (17/04/2025).
Alimudin menjelaskan sejak tahun 2024, Maluku telah ditetapkan sebagai embarkasi haji antara selama dua tahun berturut-turut. Status ini dinilai memberikan dampak positif bagi calon jemaah, khususnya dari sisi efisiensi waktu, biaya, serta kenyamanan perjalanan.
Meski demikian, menurutnya, penetapan Maluku sebagai embarkasi haji penuh masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah pemenuhan kuota minimal 4.000 jemaah. Saat ini, jumlah calon jemaah haji asal Maluku tercatat sebanyak 1.086 orang.
“Artinya, untuk memenuhi kuota tersebut, perlu ada integrasi wilayah sekitar seperti Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Jika ini terealisasi, Maluku dapat menjadi embarkasi Haji Timur II, sementara Makassar tetap sebagai Timur I,” ungkapnya.
Tantangan lainnya adalah kesiapan infrastruktur, khususnya Bandara Internasional Pattimura yang kini berstatus domestik. Alimudin menekankan perlunya perpanjangan landasan pacu, penambahan area parkir pesawat, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti mushola dan aula asrama haji yang representatif.
Sebagai mitra kerja Kementerian Agama, Alimudin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ia menyebutkan bahwa komunikasi awal dengan Kemenag telah dilakukan, termasuk mendorong pembangunan bertahap pada asrama haji.
“Untuk perluasan bandara memang belum dibahas secara spesifik, namun kita siap kawal hingga tuntas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alimudin menyampaikan bahwa pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan haji. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan badan pengelola haji sebagai wujud keseriusan pemerintah.
“Pemerintah tentu akan menyambut baik usulan pembentukan embarkasi haji penuh di Maluku apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi. Selain meningkatkan pelayanan, hal ini juga akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Maluku,” tegasnya.
Ia pun berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, Kanwil Kemenag, maupun instansi terkait lainnya, dapat bersinergi untuk mewujudkan cita-cita bersama demi kenyamanan jemaah haji dari kawasan timur Indonesia.(*)
