l
Ambon, Demokrasi Maluku : Rapat yang dipimpin Asisten III Pemkab MBD Javet Lelatobur di gelar diruang pertemuan Kantor Bupati MBD, Rabu (15/3/2023).
Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, Ketua DPRD MBD, Aswerus Tunay, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab MBD, Ketua KPU MBD, Ketua Bawaslu MBD, dan Polres MBD
Sangkala mengatakan, kehadiran dirinya bersama Komisi I di MBD,dalam rangka pengawasan APBD dan APBN dan bantuan pembiayaan lain di tahun 2022.
”Jadi memang program dan kegiatan yang didanai disampaikan berjenjang dari desa hingga ke Provinsi. Nah, kehadiran kita awasi implementasi program dan kegiatan tahun anggaran 2022,”kata Sangkala, saat pertemmuan
Koordinator Komisi IV DPRD Provinsi Maluku ini berharap, program dan kegiatan yang dikerjakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Kita juga berharap, kedepan pelayanan dasar dan pemerintahan berjalan baik”.
Jadi saya ini mewakili Komisi IV, yang bermitra dengan pendidikan.
Ada program yang didanai lewat DAK dan kegiatan lain. Ini dilakukan tingkatkan kualitas pendidikan.
Kita berharap Pembangunan laboratorium selesai dan digunakan secara baik untuk SMA 20 RKB dan fasilitas lainya.
Kita akan ke sekolah lihat langsung pelayanan dan kapasitas kedepan demi kalwedo demi masa depan yang akan datang,”terang Sangkala yang juga Ketua DPW PKS Provinsi Maluku.
Rumra menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat menggelar rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak 2024 mendatang.
” Kita akan Rakor dengan KPU dan Bawaslu bersama pihak terkait. Para Bupati dan Wakil Bupati hadir.
Begitu juga dengan saudara Gubernur. Ketua DPRD Kabupaten dan kota hadir semua. Kita akan bahas anggaran Pilkada. Kita antisipasi karena kondisi keuangan kita pas-pasan, tapi anggaran Pilkada 100 persen dibiayai APBD,”kata Rumra.
Apalagi, ingat politisi PKS ini tahapan Pilkada serentak dimulai medio November 2023 mendatang. “Makanya, kita kunjungan kerja ini dalam rangka persiapan.
Apalagi, Pilkada serentak ini baru pernah digelar secara serentak seluruh Indonesia termasuk Maluku. Makanya, kita harus dengar kesiapan Catatan Sipil, Kesbangpol, KPU, Bawaslu, dan Polres,”terangnya.
Tak hanya itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Tual, Malra, dan Aru ini mengigatkan, ribuan tenaga kerja di PT Batu Tua Kharisma perusahaan tambang Tembaga, agar para pekerja masuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).
”Kita minta penjelasan tenaga kerja di Romang dan Wetar”.
Kalau di Weda, orang kerja disana sudah pindah jadi penduduk setempat.
Jangan mereka datang tapi malah penduduk Provinsi lain.
Kebanyakan orang Maluku. Kita minta sejauhmana sehingga didiskusikan di Provinsi,”ingatnya.
Bakal calon anggota DPR RI dari dapil Maluku ini juga meminta persoalan, honorer, ASN, persoalan Kamtibmas, dan telekomunikasi. Para pimpinan OPD, KPU, Bawaslu, dan Kepolisian, kemudian memaparkan persoalan yang dihadapi.”Semua catatan yang disampaikan menjadi masukan di Pemprov, Bawaslu Maluku dan KPU Maluku, “sambung Rumra.
