Ambon, Demokrasi Maluku : Untuk memastikan realisasi program dan kegiatan yang didanai APBD 2022, DPRD Provinsi Maluku, lewat komisi-komisi menggagendakan melakukan pengawasan di 11 kabupaten dan kota, pekan depan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut mengatakan, pengawasan realisasi APBD dan alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya ini mengaku, proses pengawasan direncanakan dilakukan 15 Februari 2023 hingga 17 Februari 2023 mendatang.
“Mudah-mudahan pengawasan dilakukan
Mudah-mudahan pengawasan dilakukan dalam waktu dekat. Sebelum pengawasan komisi-komisi rapat kerja dengan mitra untuk memastikan lokasi-lokasi program dan kegiatan,”kata Sairdekut, kepada awak media, Jumat (10/2/2023).
Politisi Partai Gerindra ini mengaku, pengawasan dipercepat sebelum penyampaian laporan pertangungjawaban Gubernur Maluku tahun 2022. “Nah, pengawasan sebelum LPJ Gubernur agar kita memastikan realisasi program dan kegiatan sesuai kondisi dilapangan sama sesuai LPJ Gubernur atau tidak,”ujarnya. (*).
