Masohi Jadi Pilihan Paripurna HUT Provinsi Maluku 2023

Parlemen66 views

Ambon – Demokrasi Maluku :
Penyelenggaraan Paripurna HUT Provinsi Maluku tahun ini berbeda dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam peringatan ke-78 tahun ini, DPRD Maluku tidak menyelenggarakan paripurna di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, melainkan dipusatkan di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, 19 Agustus mendatang.

http://demokrasimaluku.com/wp-content/uploads/2024/08/20240817_081242-6.jpg

Hal ini pun diakui Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, kepada wartawan diruang kerjanya, selasa (15/08/2023).

Dikatakan, tim dari DPRD Maluku telah dikirim ke Maluku Tengah untuk mempersiapkan pelaksanaan paripurna HUT Provinsi.

“Terakhir kemarin sudah konsultasikan, setelah rapat ketua Fraksi finalisasi, tim sudah dikirimkan ke Maluku Tengah. Hasilnya, Maluku Tengah mereka menyambut kita, dan kita memilih melaksanakan di sana,”tuturnya.

Benhur mengungkapkan, penyelenggaraan paripurna HUT Provinsi Maluku di Maluku Tengah, merupakan tindak lanjut rencana awal dari Gubernur Murad Ismail, dan mantan Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury.

Pertimbangannya, Maluku Tengah merupakan Kabupaten tertua di Maluku, dan ini harus dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota.

“Rekan Anggota DPRD juga menyampaikan itu pemikiran yang berasal dari Pak Murad, dan pak Lucky, sesuai rencana paripurna HUT Provinsi Maluku dilaksanakan di Maluku Tengah,” bebernya.

Benhur sangat berharap kehadiran Gubernur untuk menyampaikan pidatonya kepada seluruh masyarakat Maluku.

Lebih lanjut dikatakan, pelaksanaan paripurna HUT Provinsi Maluku akan terus berlanjut ke daerah lainnya.

Misalnya saat ini di Kabupaten Maluku Tengah, setelah itu Maluku Tenggara, kemudian secara bergilir sampai kabupaten yang baru terbentuk.

Hal ini dimaksud agar dapat melihat perkembangan Maluku secara keseluruhan.

“Kita lihat supaya potret kemiskinan yang ada di provinsi Maluku kita laksanakan, dan lihat secara utuh, dengan begitu kita akan dorong dengan sikap-sikap Politik DPRD kedepan, supaya proses penetapan wilayah Provinsi Maluku untuk pemantapan intervensi kebijakan kita, harus dilihat secara utuh,”

“Sapa tau kita lakukan paripurna di daerah lain, kesiapannya belum baik, kantor belum representatif atau seperti apa kota juga dorong, termasuk melihat secara dekat potret kemiskinan,”sambungnya.

Benhur dukungan masyarakat Maluku, sehingga agenda yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *