AMBON, Demokrasi Maluku, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, diharapkan dapat menjadi salah satu moment untuk berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan serta pengalaman tentang permasalahan pangan di Provinsi Maluku.
“Atas nama Pemprov Maluku, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peserta forum OPD, atas kesediaan untuk kita berdiskusi tentang permasalahan pangan antara pempus, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus menyamakan persepsi untuk memberikan kontribusi pemikiran faktual dalam menjawab permasalahan pangan yang di Maluku,” demikian dikatakan Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, saat membuka resmi Forum OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2022, di lantai V Hotel Manise, Senin, (14/03/2022).
Ia menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun fungsi yang harus dijalankan lembaga tersebut antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
“Meningkatnya ketahanan pangan daerah merupakan perwujudan misi ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang kita ambil tentunya sangat berpengaruh pada hasil kinerja kita. Untuk itu, diharapkan adanya penyusunan perencanaan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Maluku,” jelas Sadali.
Menurutnya, perencanaan pembangunan haruslah berorientasi pada penyusunan perencanaan money follow program. Orientasi penyusunan perencanaan ini, didasarkan pada pemahaman bahwa dengan adanya keterbatasan pendanaan pembangunan, maka anggaran pemerintah harus dialokasi untuk berbagai pilihan kegiatan strategis yang dapat memaksimalkan hasil pembangunan, khususnya pembangunan di bidang pangan.
Sadali berharap, melalui kegiatan ini dapat mengkoordinasikan, mensinkronkan serta mensinergikan langkah dan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta keinginan masyarakat dalam mengimplementasikan program dan kegiatan tahun ini, maupun yang akan direncanakan di tahun depan, untuk meningkatkan ketahanan pangan di Maluku.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan juga kerja sama diantara stakeholders mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten/kota,” tutup Sadali.
Kegiatan forum ini dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Lutfi Rumbia, kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Maluku, para perwakilan DKP kabupaten/kota se-provinsi maluku, para narasumber dan undangan terkait lainnya. (Biro Adpim Setda Maluku).
