Ambon, Demokrasi Maluku ; Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengan pihak BRI dan Nasabah BRI dari Desa Pasahari (Kobisadar & Kobisonta) Kabupaten Maluku Tengah terkait dugaan Fraud ( tindakan kecurangan atau penipuan yang disengaja, melibatkan manipulasi data, penyalahgunaan informasi, atau pelanggaran prosedur untuk mendapatkan keuntungan finansial ilegal, yang merugikan bank maupun nasabah,mencakup pencurian identitas, transaksi ilegal, dan kejahatan siber).
Dalam rapat tersebut terungkap ada nasabah yang tidak lagi mau meminjam namun tiba-tiba uang masuk ke rekening mereka, pada awalnya mereka meminjam dan sudah dilunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan tanpa persetujuan untuk kredit berikutnya tiba-tiba mereka ditagih pembayaran kredit.
Ada juga yang sudah berumur 70 bahkan 80 tahun yang sama sekali tak mengajukan pinjaman bahkan sementara terbaring sakit juga ditagih cicilannya, bahkan ada yang tidak berada di tempat, sementara kuliah diluar daerahpun tercatat sebagai penerima pinjaman Kece BRI.
Raja Pasahari Moh.Saleh Teuhally dalam rapat tersebut meminta BRI secepatnya menyelesaikan persoalan ini karena sudah terjadi sejak September tahun 20
25 lalu hingga kini belum tuntas .
Pihak BRI yang diwakili oleh Ridwan Branch Manager BRI Passo
mengemukakan, masalah sudah ditangani oleh BRI pusat Jakarta, sementara melakukan audit terhadapt BRI link, baik yang ada di Pasahari maupun di seluruh Indonesia karena itu diharapkan para nasabah bisa bersabar hingga audit tuntas dengan demikian akan diketahui letak kesalahannya.
Apabila hasil audit nanti didapati ada yang melakukan manipulasi dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan maka akan dikenai sangksi tegas, siapapun dia .
Ditahun 2025 ada sejumlah karyawan yang terbukti bersalah di PHK, ujar dia .
Terkait penangguhan pemotongan pihaknya tak berani mengambil keputusan ,akan dikonsultasikan dengan BRI pusat, ujarnya.
Ketua Komisi III, Alhidayat Wadjo berharap dengan pertemuan hari ini secepatnya Komisi mendapat laporan hasil audit dengan demikian masyarakat tak bertanya-tanya lagi.
Kalau pada saatnya nanti , setelah diaudit terbukti ada yang bermain dalam masalah ini maka harus ada upaya hukum karena di BRI Unit Pasahari sudah beberapa kali terjadi kasus seperti ini, ujar dia.
Informasi hasil audit dan per- kembangan juga dapat disampai- kan ke Komisi III, punyanya
Sekretaris Komisi tiga (3);Abdullah Kelilauw meminta BRI secepatnya, kalau boleh bulan Februari atau paling lambat Maret ini bisa di selesaikan , untuk potongannya juga kalau boleh dipending hingga masalah selesai, ujarnya .
Anggota Komisi tiga (3). Alan Lohi menyesalkan terjadi hal seperti itu, kepada pihak BRI diminta untuk segera tuntaskan persoalan dimaksud . ” Jangan berlama-lama ,”ujar Alan
Rostina anggota Komisi III juga meminta nasabah yang terkena dampak bersabar, namun pihak BRI diminta menjelaskan secara detail sampai dimana penanganannya, para nasabah tak boleh di biarkan tanpa penjelasan perkembangan penanganan masalah, bahkan Rostina mengatakan pernah mengalami hal yang hampir mirip , ketika adiknya meminjam BPKB mobil untuk kredit di BRI, kredit pertama dirinya ikut tanda tangan tapi kredit kedua dirinya tak diberi tahu , ketika terjadi kredit macet Rostina diminta bertanggungjawab .”Nah hampir mirip karena itu jadi perhatian bagi manajemen untuk memperbaiki kinerja, “pinta dia .
Anggota Komisi tiga La Nyong mengemukakan, persoalan Kredit Kece , yang dialami oleh masyarakat Kopi Sadar Pasahari perlu mendapat perhatian serius pihak BRI, tapi saat ini tidak bisa menjustice siapa yang salah, menunggu hasil audit yang bisa membuktikan siapa yang bersalah.
“Kalau ada implikasi hukum maka oknum-oknum yang terlibat tetap dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan . (Ritta.E.Lekatompessy)
