(Ketua LSKP Maluku
Edisi Agustus 2024)
Ambon, Demokrasi Maluku : Menjelang Pilkada serentak di seluruh Indonesia, yang Insyaallah, akan berlangsung pada 27 November 2024 yang akan datang. Lembaga Satria Kita Pancasila maluku menyoroti tentang berbagai permasalahan yang terjadi di kabupaten kota Se – Maluku, dimana para Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota, diduga telah mengambil langkah langkah untuk menjadikan dirinya sebagai Tim Sukses kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu termasuk bakal calon bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga Para penjabat ini dinilai tidak konsisten dengan Tupoksinya sebagai kepala daerah setempat dan hal tersebut dalam dugaannya sudah menyimpan jauh dari harapan masyarakat
di kabupaten dan Kota saat ini,
pasalnya para penjabat ini sudah
merubah niat, sebagaimana di ambil sumpah dan janji saat di Lantik sebagai Penjabat Bupati maupun penjabat walikota, karena niat utama saat ini telah menjadi Tim sukses untuk memenangkan pasangan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Bupati , wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilu Kada 27 November 2024 yang akan datang.
Lembaga Satria Kita Pancasila maluku menyoroti permasalahan dimaksud, selain itu LSKP maluku mendapat informasi dari masyarakat kabupaten dan Kota se-maluku, M.Tahir, S.Sos., Ketua Lembaga Satria Kita Pancasila maluku, kepada sejumlah media di kota Ambon, pada hari ini Senin 05/08/2024.
Menurut-nya permasalahan seperti ini Insyaallah kita dari LSKP maluku akan meminta Penjabat Gubernur maluku Ir. Sadali Ie.,M.Si., IPU selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait adanya dugaan para penjabat Bupati maupun penjabat Walikota yang saat ini sudah tidak fokus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah saat diambil sumpah dan janji sebagai kepala daerah, namun sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis dalam rangka memenangkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu termasuk pasangan bakal calon bupati, wakil bupati dan Walikota, Wakil Walikota, sebagaimana informasi dari masyarakat dan hal tersebut sudah tidak menjadi sebuah rahasia tetapi semua ini sudah diketahui publik di bumi Negeri para Raja ini (Maluku) secara umum.
LSKP maluku, menyatakan bahwa akan bersama sama dengan masyarakat untuk meminta dan mendesak Penjabat Gubernur maluku selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para penjabat bupati dan Walikota se – maluku secepatnya, karena hal tersebut dinilai sudah tidak amanah lagi mereka (para penjabat bupati dan Walikota) saat ini, langkah mereka sudah diketahui oleh masyarakat yaitu meminta dan membujuk rayuan masyarakat untuk bergabung dengan dengan mereka untuk memenangkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 yang akan datang.
Oleh sebab itu, lanjut dia bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang harus secepatnya ditindaklanjuti, sehingga nama bersih dan nama baik penjabat Gubernur maluku akan selalu di jaga dan lestarikan oleh masyarakat maluku, sehingga siapapun pemenang dalam pemilihan kepala Daerah serentak di maluku dalam hal ini Gubernur Maluku terpilih, tetap mempertahankan bersama sama dengan Sekda maluku yang saat yang terjadi saat ini adalah Penjabat Gubernur Maluku.,”Ingat M.Tahir dalam Kata Kelakarnya.
Kemudian sambungnya bahwa permasalahan dimaksud,jika dilakukan evaluasi kinerja para penjabat bupati dan Walikota, oleh pemerintah provinsi maluku dalam waktu dekat, maka LSKP maluku akan melaporkan hal tersebut kepada menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia melalui DPP LSKP di jakarta, selain itu juga LSKP akan melaksanakan Rakernas dalam waktu dekat di jakarta, LSKP maluku akan menyampaikan permasalahan ini dalam pandangan Umum dan kita jadikan sebagai agenda Perioritas dalam komisi rekomendasi saat Rakernas nanti,” Tegas Ketua LSKP maluku.
Maluku secara umum saat ini terjadi Gelombang Aspirasi dari masyarakat melalui Demostrasi berbagai Lembaga diantaranya OKP, LSM dan ORMAS, kesemuanya ini, selalu meneriakkan kepada pemerintah terkait dengan evaluasi kinerja para penjabat Bupati maupun penjabat walikota Se- maluku, yang diduga telah mengabaikan, hampir semua amanat yang diterima dalam surat keputusan pemerintah pusat, baik itu undang undang, PP, Keppres, maupun Permendagri atau keputusan keputusan lain yang berhubungan dengan pemerintahan sebagai kepala daerah Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.
M.Tahir selain Lembaga Satria Kita Pancasila provinsi maluku, Dia juga mantan Aktivis Pergerakan di Maluku ia menyatakan bahwa dirinya bersama pengurus DPD LSKP provinsi maluku, akan menyurati Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Kemendagri serta pihak terkait untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja para penjabat Bupati dan Penjabat Walikota se- maluku , karena diduga telah melakukan hal-hal yang sudah, menyimpan jauh dari aturan sebagai seorang penjabat yang notabene adalah mereka para penjabat ini pun terikat dengan aturan ASN itu sendiri dan perlu dan pentingnya evaluasi, kalau tidak sangat tidak baik.,’ Dugaannya.
Namun dalam prakteknya sangat jauh dari amanat yang diterima, sebetulnya tanya Ketua LSKP maluku ada apa ini,…..? mustinya saudara saudara yang diberikan kehormatan sebagai penjabat Bupati maupun walikota, Melaksanakan sesuatu sebagai kepala pemerintahan itu yang sebenarnya dan tunjukkan kenetralan sebagai seorang pemimpin yang memiliki berbagai inovasi dan motivasi yang kreatif untuk kemajuan daerah yang ada bukan mengabaikan , sebagaimana yang informasikan oleh masyarakat dan jika hal tersebut seperti ini maka akan dipastikan tidak adanya kemajuan daerah yang dipimpinnya, itu bisa terjadi.
Dia merasa suatu kekhwatiran sebagai man kejadian di beberapa waktu yang lalu, dimana pilkada tahun yang lalu Diduga adanya pihak tertentu yang memainkan peran penting sebagai Tim Sukses saat itu dan bisa diduga juga semua itu sudah terstruktur dengan metode yang dimiliki oleh pihak pihak tertentu saat itu, kami mendapat informasi bahwa kondisi saat itu, terstruktur yang cukup masif, olehnya itu kami saat ini merasa khawatiran seperti
Seperti itu.
Oleh karena itu DPD Satria Kita Pancasila provinsi maluku, mengajak semua pihak termasuk pihak penyelenggara dapat mengedepankan independennya yang berkualitas dan profesional,
Kemudian kepada para Pj Bupati dan Walikota yang diduga adanya mainan seperti itu, agar dihendari dari proses seperti itu, karena tentu ada akibatnya, kembalilah pada tupoksi yang sebenarnya itu mulia dan memiliki nilai yang lebih baik untuk kedepannya. mari kita bersama sama menjaga dan menjalin kerjasama demi keamanan dan kenyamanan serta ketentraman kita semua dalam pelaksanaan pemilu kada nanti,,” Tutupnya
