AMBON, DEMOKRASIMALUKU.COM – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon menegaskan bahwa kritik yang disampaikan terkait pembangunan Jembatan Sungai Wai Tomu bukan merupakan bentuk penolakan terhadap proyek tersebut. GMKI hanya mendorong agar seluruh tahapan pembangunan memperhatikan ketentuan hukum, terutama menyangkut kelengkapan perizinan.
Penegasan itu disampaikan Ketua GMKI Cabang Ambon, Reno Patty, dalam pertemuan bersama jajaran Kodam XV/Pattimura yang berlangsung di Cafe Pelangi, Ambon, Sabtu (14/11/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk meluruskan informasi yang berkembang menyusul pemberitaan salah satu media online terkait sikap GMKI terhadap pembangunan jembatan tersebut.
Reno menjelaskan, substansi kritik GMKI selama ini lebih menitikberatkan pada pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan perizinan sebelum aktivitas pembangunan dilanjutkan.
Menurutnya, GMKI tidak pernah bermaksud mengecam ataupun menolak pembangunan Jembatan Sungai Wai Tomu. Organisasi tersebut justru menginginkan agar proses pembangunan berjalan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dampak di kemudian hari.
“Kami ingin memperjelas bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk mengecam atau menolak pembangunan Jembatan Sungai Wai Tomu. Kami hanya memberikan masukan agar seluruh proses pembangunan memperhatikan ketentuan dan persyaratan perizinan yang berlaku,” ungkap Reno.
Ia juga menyayangkan pemberitaan media online Gapura Manise yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan maksud dan substansi pernyataan GMKI.
Reno menegaskan, sikap GMKI adalah meminta agar aktivitas pembangunan dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan perizinan diselesaikan, bukan meminta pembongkaran konstruksi bangunan sebagaimana kesan yang muncul dalam pemberitaan tersebut.
Karena itu, ia berharap media dapat mengedepankan prinsip konfirmasi, verifikasi, dan keberimbangan dalam menyajikan informasi kepada publik.
“Kami menghargai kerja jurnalistik. Namun, kami berharap setiap pernyataan yang disampaikan kepada media dapat diberitakan sesuai konteks dan maksud sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
Bahas Peluang UMKM di Kawasan Wai Tomu
Selain meluruskan pemberitaan, pertemuan GMKI dan Kodam XV/Pattimura juga membahas manfaat penataan kawasan Sungai Wai Tomu, terutama peluang pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan ruang usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Mengutip penjelasan Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, pengelolaan serta penentuan pelaku UMKM nantinya akan dikoordinasikan dengan instansi pemerintah terkait.
Kodam, kata dia, hanya akan memberikan kriteria sebagai pedoman bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas usaha di kawasan tersebut.
Kodam juga memastikan bahwa kesempatan berusaha tidak akan diprioritaskan bagi kelompok tertentu, termasuk Keluarga Besar TNI (KBT). Sebaliknya, fasilitas yang disiapkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian.
Dalam kesempatan itu, GMKI turut mendorong agar sosialisasi pembangunan diperluas dengan melibatkan masyarakat sekitar, termasuk jemaat gereja yang berada di kawasan Wai Tomu.
Menurut GMKI, penyampaian informasi secara terbuka penting dilakukan agar masyarakat mengetahui secara jelas tujuan, tahapan pelaksanaan, serta manfaat dari penataan kawasan tersebut.
Menanggapi masukan itu, pihak Kodam menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur serta perwakilan masyarakat. Kodam juga menyambut positif saran GMKI sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sosialisasi dan membangun pemahaman bersama.
Unpatti Dilibatkan dalam Kajian Lingkungan
Terkait aspek teknis pembangunan, Kodam XV/Pattimura menjelaskan bahwa kalangan akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) turut dilibatkan dalam mendukung kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Keterlibatan akademisi tersebut mencakup kajian dari bidang biologi dan kimia sebagai bagian dari upaya memperhatikan aspek lingkungan dalam penataan kawasan Sungai Wai Tomu.
Melalui pertemuan tersebut, Kodam XV/Pattimura kembali menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kritik, saran, maupun pertanyaan yang disampaikan dinilai sebagai bagian penting dalam memastikan pelaksanaan penataan kawasan berjalan dengan baik.
Sementara itu, GMKI berharap pembangunan kawasan Wai Tomu dapat dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan yang berlaku, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
Penataan kawasan Sungai Wai Tomu diharapkan tidak sekadar menghadirkan infrastruktur dan ruang publik yang lebih tertata, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, memperkuat sektor UMKM, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Ambon.
tasya
















