AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan dan penggunaan Surat Keputusan (SK) tidak sah yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penyampaian surat pengaduan kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada Selasa (10/11/2026).
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Hendrik Toisuta, menjelaskan bahwa surat pengaduan tersebut telah disampaikan melalui Bagian Hukum Setda Kota Ambon sebagai tindak lanjut dari konferensi pers pemerintah kota pada Senin (9/11/2026).
Menurutnya, langkah hukum ini merupakan bentuk keseriusan Pemkot Ambon dalam menjaga tertib administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara maupun daerah, serta memastikan setiap dokumen yang diterbitkan atas nama pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pengaduan tersebut, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian pemerintah, di antaranya dugaan penerbitan SK tidak sah yang perlu ditelusuri keaslian dokumennya, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta keterlibatan pihak-pihak terkait.
Selain itu, Pemkot Ambon juga menyoroti dugaan adanya potensi kerugian keuangan negara atau daerah akibat penerbitan maupun penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan dan besaran kerugian dimaksud masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Hendrik juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dimuat dalam surat pengaduan, pihak yang dilaporkan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Meski surat pengaduan telah disampaikan, proses administrasi kepolisian masih menunggu tindak lanjut. Saat ini, Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menanti disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Tahapan selanjutnya diharapkan mencakup pembuatan Laporan Polisi (LP) serta penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Dengan demikian, Hendrik menegaskan bahwa sampai saat ini tahapan yang telah dilakukan Pemkot Ambon masih sebatas penyampaian surat pengaduan. Sementara itu, penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses dan tindak lanjut dari pihak kepolisian.
Pemkot Ambon, lanjutnya, menghormati kewenangan serta independensi aparat penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada pihak berwenang agar seluruh dugaan dapat diungkap secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Hal ini juga sejalan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pemkot Ambon turut mengajak masyarakat dan insan pers untuk mengedepankan ketepatan informasi serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah memastikan perkembangan penanganan persoalan tersebut akan disampaikan secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi.
Bagi Pemkot Ambon, upaya menjaga keabsahan dokumen pemerintahan merupakan bagian penting dalam mempertahankan kepastian administrasi, melindungi kepentingan daerah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
(Narasumber: Hendrik Toisuta – Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon)
