AMBON, DEMOKRASIMALUKU – Pemerintah Kota Ambon didorong memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data pasokan, harga, serta distribusi barang kebutuhan pokok. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi wilayah kepulauan.
Gagasan tersebut disampaikan Dr. Ronald H. Lekransy, ST., M.Si., melalui pemikirannya tentang pengembangan SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon) sebagai instrumen pendukung pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan ekonomi daerah.
Menurut Ronald, inflasi tidak sekadar berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, keberlangsungan usaha kecil, stabilitas pasar, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi.
Ia menjelaskan, Kota Ambon memiliki tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi karena karakteristik geografisnya sebagai wilayah kepulauan. Ketergantungan terhadap transportasi laut, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, hingga perubahan biaya logistik menjadi faktor yang turut memengaruhi pembentukan harga kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemantauan harga. Pemerintah juga membutuhkan kemampuan mengidentifikasi risiko pasokan dan mengambil keputusan secara cepat, tepat, serta terukur,” demikian gagasan yang disampaikan Ronald.
Melalui SIKENDALI AMBON, integrasi data harga, stok, distribusi, dan kebutuhan komoditas diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai kondisi pasar.
Dengan dukungan informasi tersebut, potensi kelangkaan barang, gangguan distribusi, dan kenaikan harga dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
Data Menjadi Dasar Pengambilan Kebijakan
Ronald menilai, nilai strategis SIKENDALI AMBON bukan semata-mata terletak pada penggunaan teknologi digital, melainkan pada kemampuannya mengubah data menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah.
Menurutnya, sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu pemerintah menentukan jenis komoditas yang membutuhkan perhatian, lokasi yang mengalami gangguan pasokan, serta bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan tersebut juga mendorong perubahan pola pengendalian inflasi dari yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih antisipatif dan berbasis data.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak ketika harga sudah meningkat, tetapi dapat mengambil langkah pencegahan berdasarkan informasi mengenai kondisi pasokan dan distribusi.
Empat Manfaat Ekonomi yang Diharapkan
Lebih lanjut, Ronald menguraikan sedikitnya empat manfaat ekonomi yang berpotensi dihasilkan melalui pengembangan SIKENDALI AMBON.
Pertama, meningkatkan efisiensi distribusi dan logistik melalui ketersediaan informasi pasokan yang lebih akurat sehingga dapat mengurangi keterlambatan pengiriman dan biaya tambahan.
Kedua, mengurangi kerugian akibat gangguan pasokan, termasuk risiko kelangkaan barang, kehilangan kesempatan penjualan, dan kerusakan komoditas yang mudah rusak.
Ketiga, melindungi daya beli masyarakat melalui intervensi pemerintah yang lebih cepat dan tepat sasaran ketika terjadi tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Keempat, meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dengan menentukan komoditas, lokasi, waktu pelaksanaan, serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan inovasi digital pemerintah tidak seharusnya hanya diukur dari keberadaan aplikasi, jumlah data yang terkumpul, atau intensitas penggunaan sistem.
Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari manfaat nyata yang dihasilkan, terutama dalam mengurangi biaya ekonomi, mencegah kerugian, dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik.
Mendorong Belanja Pemerintah Lebih Tepat Sasaran
Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, SIKENDALI AMBON juga dinilai dapat memperkuat prinsip value for money, yakni memastikan setiap penggunaan anggaran pemerintah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sebagai contoh, pelaksanaan pasar murah tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah paket yang disalurkan atau besarnya subsidi yang diberikan pemerintah.
Aspek ketepatan lokasi, waktu pelaksanaan, keterjangkauan harga, dan kelompok penerima manfaat juga harus menjadi ukuran keberhasilan.
Melalui dukungan data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu mengarahkan sumber daya secara lebih selektif berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan perkembangan kondisi pasar.
Ronald juga mengingatkan bahwa manfaat ekonomi dari pengembangan SIKENDALI AMBON perlu dibuktikan melalui pengukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penghematan biaya distribusi, pengurangan kerugian akibat gangguan pasokan, serta peningkatan efektivitas intervensi merupakan sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi manfaat sistem tersebut.
Namun, proyeksi manfaat ekonomi harus dihitung secara realistis agar tidak menimbulkan penilaian berlebihan maupun penghitungan manfaat secara ganda.
Kolaborasi Menentukan Keberhasilan
Ronald menegaskan, keberhasilan SIKENDALI AMBON tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah, pengelola pasar, distributor, pedagang, pelaku usaha, lembaga statistik, otoritas moneter, hingga masyarakat perlu terlibat dalam mendukung ketersediaan dan keakuratan informasi.
Menurutnya, terdapat tiga aspek penting yang perlu diperkuat, yakni kualitas dan keterbaruan data, kapasitas kelembagaan dalam menganalisis informasi, serta kemampuan menerjemahkan hasil analisis menjadi tindakan kebijakan.
Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan setiap intervensi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengakui, sistem informasi tidak dapat menghilangkan seluruh faktor penyebab inflasi, seperti cuaca, biaya transportasi, kondisi produksi, perubahan harga nasional, dan dinamika pasar.
Namun, ketersediaan informasi yang akurat dapat membantu pemerintah merespons berbagai tekanan ekonomi secara lebih cepat dan tepat.
Pada akhirnya, SIKENDALI AMBON diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ketahanan ekonomi Kota Ambon. Bukan sekadar sistem pengumpulan angka dan laporan, melainkan sarana untuk memperkuat kebijakan, mengurangi risiko kerugian ekonomi, menjaga stabilitas harga, serta melindungi daya beli masyarakat.
Dengan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan, Ambon diharapkan mampu membangun tata kelola ekonomi daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.
















