De queldjoe Siap Duduk Bersama Untuk Itu
Ambon, Demokrasi Maluku ; Suanthie Jhon Laipeny, anggota DPRD Provinsi Maluku, yang juga Ketua Fraksi Gerindra menyatakan tekadnya untuk terus mengawal perjuangan rakyat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terkait perjuangan penurunan harga tiket kapal Cepat (Cantika Lestari), milik salah satu pengusaha pelayaran yakni PT. Dharma Indah.
Usai mendampingi Komisi III DPRD Kabupaten MBD, menemui gubernur Maluku menyampaikan aspirasi masyarakat terkait hal dimaksud, Laipeny mengemukakan , ” selaku wakil dari Dapil tujuh (7) yakni Kabupaten Kepulawan Tanimbar (KKT) dan MBD, beta (saya) tetap akan mengawal perjuangan rakyat MBD.
Baru saja saya mendampingi Komisi III menyampaikan aspirasi kepada gubernur Maluku “.
Berdasarkan data yang dihimpun DPRD MBD , harga tiket rute Ambon menuju Pulau Moa (Tiakur) berkisar antara Rp. 600 .000-Rp. 700 .000, sementara rute menuju Pulau Damer, berkisar Rp. 400.000-500.000, dengan waktu tempuh kurang lebih 18 jam.
Menurutnya, tarif tersebut cukup memberatkan masyarakat, apalagi MBD termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di Maluku bahkan miskin ekstrim.
Laipeny juga menyinggung standar layanan untuk pelayaran jarak jauh, yakni kewajiban penyediaan konsumsi bagi penumpang pada perjalanan yang berlangsung lebih dari 24 jam.
” Kalau pelayaran sudah lebih dari 24 jam , penumpang harus mendapat makanan, ” ujar Laipeny.
de queldjoe ; Duduk Bersama
Pada kesempatan terpisah Djoni de queldjoe (Siong) , Pimpinan PT. Dharma Indah sekaligus pemilik kapal cepat Cantika via Hand cellularnya kepada sejumlah wartawan mengemukakan,
perusahaan yang dipimpinnya merupakan operator pelayaran swasta murni, yang menjalankan operasional tanpa subsidi pemerintah.
“Kalau mau harga tiket turun, kita harus duduk bersama dulu. Apa yang pemerintah daerah bisa berikan? Apakah ada subsidi atau skema kerja sama lain,” kata Siong
Dia menilai perbandingan tarif antara kapal swasta dan kapal program pemerintah sering berbeda jauh, Ia mencontohkan armada program Tol Laut yang dikelola pemerintah melalui jaringan kapal Sabuk Nusantara.
Program tersebut mendapatkan subsidi negara sehingga mampu menetapkan tarif jauh lebih rendah bagi penumpang.
“Kapal Sabuk Nusantara murah karena disubsidi negara dari ujung tiang teratas hingga ke baling-balingnya. Sementara kami swasta murni. Semua biaya docking, perawatan kapal, sampai gaji awak kapal kami tanggung sendiri,” ujar Siong.
Ia menamambahkan, operasional pelayaran di wilayah kepulauan seperti Maluku memiliki biaya yang cukup tinggi, mulai dari kebutuhan bahan bakar, perawatan kapal, hingga risiko operasional di wilayah laut terbuka, karena itu kami tidak mungkin memberikan tarif rendah, karena seluruh biaya dikalkulasikan, ujar dia pula.
“Karena itu sekali lagi , beta (saya) mau katakan, kita duduk bersama,
tadi gubernur sudah menelpon saya , dan saya katakan siap untuk duduk bersama pemerintah, baik pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah Kabupaten MBD, guna membahas apa yang menjadi tuntutan tersebut, ” kata Siong menutup pembicaraannya.
Untuk Diketahui penyampaian tuntutan / aspirasi masyarakat Kabupaten MBD kepada Gubernur Maluku, disampaikan oleh Komisi III DPRD Kabupaten MBD, dibawah pimpinan Ketua Fraksi Geradus Johanz, ST, didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Maluku Suanthie Jhon Laipenny, berlangsung di Ruang Rapat Lantai II,Kantor Gubernur Maluku, Jln Sultan Hairun ,Kecamatan Sirimau Kota Ambon-Provinsi Maluku, pada Kamis pagi (12/03/2026). (Ritta. E.Lekatompessy).
