Ambon, Demokrasi Maluku ; Anggota DPRD Provinsi Maluku asal Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang juga anak adat Jazirah Leihitu menyatakan apresiasi dan komitmennya mendukung langkah apapun yang dilakukan demi kebaikan Jazirah Leihitu.
Hal ini disampaikan di sela-sela kegiatan Musyawarah Adat Hetu Jazirah yang digelar Minggu (23/11/2025) , berlangsung di Santika Premiere Hotel ,Jl Jenderal Sudirman Tantui Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku.
Menurutnya,” hari ini dalam kapasitas menghadiri undangan dari Para Latupati Jazirah, sebagai anak adat. Kita harus menghormati, saya hadir karena menghargai panggilan adat.
Sebagai anak adat, menghadiri undangan adat adalah bentuk penghormatan kepada para pemangku adat dan leluhur”.
Identitas adat tidak pernah terpisah dari tugasnya sebagai anggota DPRD”.
Selanjutnya dia katakan, sebagai anggota DPRD terkadang marah, kritis, atau tegas dalam tugas legislatif adalah bagian dari profesi, namun sebagai anak adat, dirinya tetap menempatkan nilai budaya sebagai dasar bersikap.
“Sebagai anggota DPRD, mungkin ada saat tertentu kita tegas atau dianggap marah. Itu bagian dari profesi.
Tetapi sebagai anak adat JasLzirah, saya selalu mendukung segala hal terbaik untuk Jazirah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan harapan agar masyarakat Jazirah dapat semakin terkonsolidasi dan tidak lagi terkotak-kotak oleh perbedaan kelompok.
“Harapan saya, Jazirah bisa lebih utuh, lebih bersatu. Jangan lagi ada pengelompokan. Semua untuk kemaslahatan Jazirah,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, ia menyoroti pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap pembangunan wilayah Jazirah. Menurutnya, berbicara pembangunan Maluku tidak dapat dilepaskan dari kondisi pembangunan di Pulau Ambon secara keseluruhan.
“Kalau kita bicara pembangunan Maluku, tapi masih ada bagian di Pulau Ambon yang belum tersentuh, itu semacam anomali buat saya,” jelasnya.
Menurutnya, Jazirah secara historis, geografis, dan administratif merupakan bagian integral dari Pulau Ambon yang seharusnya mendapatkan porsi pembangunan yang setara.
“Jazirah adalah bagian dari Pulau Ambon, dan Pulau Ambon itu sendiri barometer pembangunan Provinsi Maluku. Jadi sudah seharusnya Jazirah menjadi perhatian dan prioritas pemerintah provinsi,” lanjutnya.
Ia memastikan bahwa sebagai perwakilan masyarakat Maluku Tengah di DPRD Provinsi Maluku, dirinya akan terus mendorong percepatan pembangunan di Jazirah.
“Kami di DPRD, sebagai anak adat Jazirah, selalu mendorong dan meminta agar pembangunan yang belum tersentuh dapat segera diselesaikan dengan lebih baik,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia menegaskan kembali komitmennya untuk tetap mengawal aspirasi masyarakat Jazirah pada setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
“Kami tetap berdiri sebagai anak adat dan wakil rakyat. Jazirah harus maju, dan itu tugas kita bersama,” pungkasnya. (Ritta.E.Lekatompessy).
