Ambon, Demokrasi Maluki : DPRD Provinsi Maluku akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mempertanyakan terkait belum terbayarnya Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) guru pada 2023.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun, mengungkapkan, ada keluhan sejumlah guru SMA/SMK terkait lambatnya proses pencairan TPP tahun 2023.
“Kami mendapat informasi keluhan guru SMA/SMK yang sampai saat ini belum menerima TPP 2023, sehingga kami perlu memanggil dinasnya untuk mempertanyakan alasan kenapa guru-guru belum menerima TPP,” kata Watubun, pekan lalu
Keluhan itu, lanjutnya, dia temuai saat mengunjungi Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru. “Ya tentunya sebagai pimpinan DPRD, ingin memastikan kepada para guru semua bahwa dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti dengan mengundang Disdikbud agar TPP guru bisa dipercepat proses pembayarannya,” ujarnya.
Menurut Watubun, apa yang menjadi hak guru, salah satunya adalah TPP,
Menurut Watubun, apa yang menjadi hak guru, salah satunya adalah TPP, seharusnya secepatnya dibayarkan oleh pemerintah. Jangan ditunda.
“Namanya TPP, mesti dibayarkan negara kepada para guru. Ini karena mereka sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga hak itu harus diperoleh mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas tugas dan kewajiban yang telah dilakukan para guru selama tahun 2023,” pungkas Watubun. (*)
