Ambon, Demokrasi Maluku : Kenaikan harga beras di tingkat konsumen masih terus terjadi, bahkan telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah, baik itu beras medium, maupun beras premium.
Untuk mengendalikan hal tersebut, Pemerintah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota didesak agar segera melakukan operasi pasar, dalam upaya menstabilkan harga beras.
“Pemerintah harus segera melakukan operasi pasar, untuk memastikan semua stok beras sampai ke pengecer dan pedagang,”ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala kepada wartawan di Baileo rakyat, karang panjang, Ambon, senin (09/10/2023).
Menurutnya, operasi pasar selain dalam upaya menstabilkan harga, juga dapat mencegah terjadinya penimbunan. Untuk itu, upaya ini harus dilakukan secara intens, dengan melibatkan berbagai stakeholder lainnya, termasuk Bulog dan aparat penegak hukum.
Upaya lainnnya, kata Sangkala Bulog juga harus mengambil langkah konkrit, termasuk menggunakan stok beras yang ada di gudang untuk dilepas ke pasar, dalam rangka mengendalikan harga.
“Ada stok yang cukup banyak datang dari import beras dari vietnam yang masuk di
Bulog untuk digunakan guna menekan naiknya harga beras,”pintanya.
Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi persoalan ini, termasuk mencegah terjadinya inflasi akibat kenaikan harga beras.
“Pemerintah daerah juga dikasih kelonggaran dari pemerintah pusat untuk menggunakan dana BTT. Kita berharap pemerintah bisa cepat tanggap akan hal ini,”pintanya.(*)
Pemerintah Diminta Gelar Operasi Pasar Kendalikan Harga Beras
Ambon, Demokrasi Maluku : Kenaikan harga beras di tingkat konsumen masih terus terjadi, bahkan telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah, baik itu beras medium, maupun beras premium.
Untuk mengendalikan hal tersebut, Pemerintah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota didesak agar segera melakukan operasi pasar, dalam upaya menstabilkan harga beras.
“Pemerintah harus segera melakukan operasi pasar, untuk memastikan semua stok beras sampai ke pengecer dan pedagang,”ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala kepada wartawan di Baileo rakyat, karang panjang, Ambon, senin (09/10/2023).
Menurutnya, operasi pasar selain dalam upaya menstabilkan harga, juga dapat mencegah terjadinya penimbunan. Untuk itu, upaya ini harus dilakukan secara intens, dengan melibatkan berbagai stakeholder lainnya, termasuk Bulog dan aparat penegak hukum.
Upaya lainnnya, kata Sangkala Bulog juga harus mengambil langkah konkrit, termasuk menggunakan stok beras yang ada di gudang untuk dilepas ke pasar, dalam rangka mengendalikan harga.
“Ada stok yang cukup banyak datang dari import beras dari vietnam yang masuk di
Bulog untuk digunakan guna menekan naiknya harga beras,”pintanya.
Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi persoalan ini, termasuk mencegah terjadinya inflasi akibat kenaikan harga beras.
“Pemerintah daerah juga dikasih kelonggaran dari pemerintah pusat untuk menggunakan dana BTT. Kita berharap pemerintah bisa cepat tanggap akan hal ini,”pintanya.(*)
